Tanggul di Jombang Banyak yang Kritis, Tujuh Desa Terancam Banjir

Jombang, memorandum.co.id - Banjir yang menerjang Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akibat dari jebolnya tanggul sungai yang menipis dan tergerus air. Seperti tanggul di aliran Sungai Konto, Avur Besuk, Sungai Gunting. Dan aliran sungai tersebut dibawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Menurut wakil rakyat, tanggul-tanggul yang kritis di Kabupaten Jombang, belum mendapat penanganan serius. Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi mengungkapkan, bahwa semua yang terjadi di Kabupaten Jombang itu, sungai-sungai yang menyebabkan banjir dengan tanggul jebol dan seterusnya. Semua wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. "Mulai dari Bareng, Banjaragung, Jombok, Beluk, kemudian Bandar Kedungmulyo, lalu yang terakhir ini Sungai Brantas yang ada di Kesamben juga menjadi wilayah BBWS," ungkapnya, Kamis (18/2/2021). Mas'ud menegaskan, sejak tahun 2014-2019, bahkan sebelumnya 2009-2014, pihaknya sebagai ketua Komisi C juga ketua fraksi DPRD Jombang, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pihaknya ke BBWS. Bahkan pernah menyampaikan ke pemerintah pusat waktu itu. "Terkait minta prioritas penanganan tanggul-tanggul yang tipis dan tergerus air setiap musim hujan. Semua waktu itu hanya menjanjikan akan dikaji dan akan ada prioritas. Sampai lima tahun kemudian tidak ada perbaikan sama sekali," tegasnya. Termasuk salah satunya sungai gunting dari arah Wonosalam, Bareng, Mojoagung sampai Kesamben, itu juga wilayah BBWS. Termasuk Rolak 70, yang sangat potensial untuk pengaturan sungai-sungai aliran irigasi di Kabupaten Jombang. "Walaupun itu peninggalan Belanda, tetapi ini juga kewenangan BBWS tidak ada penanganan sama sekali. Akhirnya kita bisa melihat, bahwa seluruh kewenangan BBWS yang ada di Kabupaten Jombang, amburadul semua," ujarnya. Mas'ud menandaskan, untuk itulah pihaknya berharap betul, dengan kejadian sekarang ini, termasuk Sungai Brantas. Ini kalau jebol, tujuh desa di sekitar lokasi di Kecamatan Kesamben terancam akan kebanjiran. "Ini saya minta Pemprov Jatim segera turun tangan. Peralatan yang bisa dibawa ke Jombang untuk penanganan ini harus segera dibawa. Jadi supaya tidak dibiarkan kembali, seakan-akan cuek. Apa yang diurusi selama ini ," tandasnya. Mas'ud menerangkan, usulan-usulan dari Pemkab Jombang dari 2009-2014, 2014-2019 pihaknya yang datang sendiri kesana. Terkait sidak, pimpinan dewan akan mengagendakan. Kemungkinan komisi C akan diperintahkan untuk bisa melakukan sidak. "Dan saya berharap ke Pemkab Jombang, dalam hal ini OPD terkait, terus berkoordinasi dengan Provinsi Jatim. Baik melalui BBWS maupun melalui antar OPD yang punya kewenangan terkait dengan Sungai Brantas, dan tanggul-tanggul yang menipis supaya bisa betul-betul tahu," pungkasnya. (yus/udi)