Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat, upaya menekan PHK di Jawa Timur dinilai akan sulit mencapai hasil optimal. Sebab, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kualitas dan kesesuaian keterampilan para pencari kerja.
Gempur Rokok Illegal--
Selain memperkuat keterkaitan pendidikan dengan industri, Rasiyo mendorong optimalisasi Balai Latihan Kerja yang dimiliki Pemprov Jatim. Keberadaan 16 BLK dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.
"Untuk meningkatkan keterampilan di Jawa Timur, selain melibatkan dunia usaha, kita punya 16 BLK. Barangkali ini yang perlu kita optimalkan," katanya.
Ia berharap, penguatan pelatihan vokasi, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan industri dapat berjalan beriringan.
BACA JUGA:PHK Massal Ancam Ribuan Pekerja di Jatim, Gejolak Geopolitik Global Jadi Pemicu
Dengan demikian, tenaga kerja Jawa Timur tidak hanya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi dan perubahan kebutuhan industri.
"Penanganan persoalan PHK harus dilakukan melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Sinkronisasi program antar-OPD, peningkatan kompetensi pekerja, serta keterlibatan aktif dunia usaha menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan pekerjaan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.(day)