Ia menambahkan, pengembalian atribut yang dilakukan hari ini menjadi bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap keputusan organisasi.
“Ini bagian dari sikap kami sebagai kader. Apa yang menjadi keputusan partai, tetap kami laksanakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Tulungagung, Samsul Huda, memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut. Ia menyebut adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan isi surat yang beredar.
BACA JUGA:Tangkal Hoaks dan Radikalisme, Bakesbangpol Tulungagung Kuatkan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda
“Perlu kami luruskan, atribut yang dimaksud itu kendaraan dinas, stempel, umbul-umbul, dan bendera. Itu yang memang harus dikembalikan karena nantinya akan digunakan oleh pengurus PAC yang baru,” jelasnya.
Terkait seragam partai yang disebut-sebut juga harus dikembalikan, Samsul menegaskan hal itu tidak benar.
“Kalau soal seragam, itu sebenarnya tidak perlu dikembalikan. Mungkin ada salah persepsi di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengakui adanya perubahan komposisi kepengurusan PAC tahun 2026, sehingga sebagian besar pengurus lama tidak lagi menjabat. Hal itu, menurutnya, berkaitan dengan aturan baru dalam struktur kepengurusan partai.
Meski demikian, Samsul memastikan pihaknya tetap membuka ruang bagi para mantan pengurus untuk tetap berkontribusi di partai.
“Mereka tetap bagian dari keluarga besar partai. Masih banyak ruang di organisasi sayap maupun badan partai yang bisa diisi. Kami tetap akan merangkul mereka,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan memorandumdisway di lapangan, sebagai wujud kekecewaan, sebagian dari mantan PAC tersebut juga ada yang berupaya mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) mereka, namun hal itu ditolak oleh DPC. (fir/fai)