JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Program prestisius Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember kini berada di ujung tanduk. Badan Gizi Nasional (BGN) secara mengejutkan mengambil langkah ekstrem dengan membekukan belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Alasan di baliknya cukup fatal: pengelola dianggap mengabaikan standar kelayakan dan administrasi yang menjadi syarat mutlak program.
Kebijakan "potong nadi" operasional ini tertuang dalam surat resmi bernomor 896/D.TWS/03/2026 tertanggal 11 Maret 2026. Dokumen yang ditandatangani Direktur Pemantau dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro tersebut, menjadi lonceng peringatan keras bagi para pengelola di daerah.
BACA JUGA:Konten Flexing Pegawai SPPG Pamer iPhone dan Shopping Bareng Selingkuhan Lukai Hati Warga Jember
Mini Kidi Wipes.--
Berdasarkan investigasi BGN, terbongkar fakta bahwa sejumlah dapur nekat beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ironisnya lagi, banyak pengelola yang abai terhadap dampak lingkungan dengan tidak menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas dasar seperti mess bagi kepala SPPG pun ditemukan banyak yang fiktif.
Kabar pembekuan ini langsung ditanggapi serius oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait. Menurutnya, data 18 dapur yang dibekukan BGN hanyalah puncak gunung es dari carut-marut pengelolaan di lapangan.
BACA JUGA:Kapolres Jember Tinjau Progres Pembangunan SPPG Mayang, Target Rampung Akhir Tahun
"Lebih dari 18! Ada sekitar 30 dapur yang kemungkinan besar kita suspend. Nanti malam akan kami rapatkan bersama Satgas MBG," tegas Gus Fawait dengan nada serius, Kamis 12 Maret 2026.
Ketegasan senada datang dari Ketua Satgas MBG Jember sekaligus Pj Sekda, Akhmad Helmi Lukman. Ia mengungkapkan bahwa pihak pengelola sebenarnya sudah diberi peringatan berkali-kali, namun tidak ada upaya perbaikan signifikan. Ia memastikan, selama masa suspensi, aliran dana dari pusat akan disetop total.
Gempur Rokok Ilegal.--
"Kami sudah beri peringatan sebelumnya, namun tetap saja persyaratan tidak dilengkapi. Tidak akan dibuka kembali suspensinya jika tidak ada perbaikan. Buat apa negara membayar orang yang menganggur?" cetus Helmi menohok.
Kini, nasib ketersediaan makanan bergizi bagi ribuan warga Jember bergantung pada seberapa cepat para pengelola dapur berbenah memenuhi standar higienitas dan lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.(Fbr)