Menteri HAM Soroti Buruknya Manajemen MBG di Surabaya

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meluapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya. Hal ini menyusul insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di kota pahlawan tersebut.

Saat meninjau sejumlah korban keracunan yang dirawat di Rumah Sakit IBI Surabaya pada Rabu 13 Mei 2026, Pigai menegaskan bahwa kegagalan ini murni disebabkan oleh faktor manajerial yang ceroboh, bukan karena kesalahan program itu sendiri.

BACA JUGA:Pelajar Keracunan MBG di Surabaya, Wali Kota Eri Instruksikan Investigasi dan Uji Laboratorium

Mini Kidi Wipes.--

Berdasarkan temuan di lapangan, Pigai menyoroti adanya satu dapur SPPG yang dipaksa melayani kebutuhan konsumsi untuk 13 sekolah sekaligus, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Rasio yang tidak seimbang ini dinilai menjadi akar penyebab hilangnya kontrol kualitas.

"Satu SPPG meng-handle 13 sekolah itu terlalu banyak. Manajemennya jadi amatir, tidak profesional, tidak cermat, dan tidak disiplin," cetus Pigai. 

BACA JUGA:DPRD Surabaya Evaluasi Program MBG Usai Keracunan Massal di Tembok Dukuh

Ia menekankan bahwa tujuan mulia program MBG untuk menciptakan generasi emas Indonesia tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian operasional. Pigai berpendapat bahwa hanya anak yang sehat dan tercukupi gizinya yang mampu membangun bangsa di masa depan.

“Tujuan MBG ini baik demi masa depan anak Indonesia. Karena hanya anak yang sehat, kenyang, dan pintar yang bisa membangun Indonesia di masa yang akan datang,” kata Pigai.

Tak sekadar memberi teguran, Menteri HAM meminta tindakan tegas berupa penghentian distribusi dari pengelola dapur yang bermasalah tersebut. Ia mendesak agar posisi mereka segera digantikan oleh pihak yang lebih kompeten dan memiliki disiplin tinggi dalam menjaga sanitasi pangan.

BACA JUGA:Dugaan Keracunan MBG di Surabaya, Lia Istifhama Desak Evaluasi Total SPPG

"Dapur yang bertanggung jawab wajib diganti dengan yang lebih disiplin, lebih cekatan, dan lebih hati-hati. Kualitas makanan untuk anak-anak adalah harga mati," tegasnya.

Pigai mengakui bahwa masih ada celah dalam penerapan petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita akan kumpulkan semua SPPG dan diharapkan seluruhnya memedomani petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional,” imbuhnya.

Sumber: