41 Dapur MBG di Situbondo Mangkrak, Satgas Ancam Copot Mitra yang Nakal

SITUBONDO, MEMORANDUM..DISWAY.ID - Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (Satgas BGN) Kabupaten Situbondo, mengambil langkah tegas untuk mempercepat operasionalisasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Langkah ini diambil menyusul adanya 41 bangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut yang progres fisiknya terhenti atau mangkrak.

Akibat keterlambatan ini, distribusi bantuan makanan bergizi ke berbagai sekolah di Situbondo menjadi terhambat. Satgas pun memberikan tenggat waktu tegas bagi para pemilik dan mitra untuk segera menyelesaikan pembangunan.

BACA JUGA:Wacana SPPG Masuk Unej Memantik Polemik, GMNI Jember: Kampus Jangan Mau Jadi Operator Proyek Pemerintah

Mini Kidi Wipes.--

Ketua Satgas MBG yang juga Plt Sekda Kabupaten Situbondo, Akhmad Yulianto, sangat menyayangkan sikap para pemilik dapur. Dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang IR Pemkab Situbondo, tidak ada satu pun pemilik fasilitas yang hadir secara langsung.

"Yang hadir dalam kegiatan evaluasi bukan pemilik dapur, melainkan hanya perwakilan dari pemilik dapur," beber Yulianto.

BACA JUGA:Kapolri Lapor ke Presiden, 33 SPPG Dibangun di Wilayah 3T dan 47 Gunakan Energi Terbarukan

Gempur Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri rokok Ilegal.--

Ketidakhadiran ini membuat pihak Satgas belum bisa melakukan konfirmasi mutlak terkait isu kepemilikan aset yang terbengkalai tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total 41 SPPG yang mangkrak, 35 di antaranya diduga kuat milik anggota DPRD Kabupaten Situbondo, sedangkan 6 sisanya merupakan milik warga umum.

"Kami belum bisa memastikan apakah sebanyak 35 dapur MBG itu milik para wakil rakyat, karena yang hadir hanya perwakilan,"katanya.

BACA JUGA:Khawatir Kehilangan Nalar Kritis, GMNI Jember Desak Unej Tolak Pembangunan SPPG

Korwil BGN Situbondo, Haikal, menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi administratif berat bagi mitra yang gagal memenuhi target tersebut. Pengawasan ketat akan terus dilakukan selama masa tenggat waktu berjalan.

"Jika dalam dua bulan ke depan tetap tidak ada progres, kami akan merekomendasikan kepada Satgas Provinsi dan BGN Pusat untuk melakukan rollback titik lokasi yang sudah di-input di sistem. Tindakan ini termasuk menonaktifkan mitra dari proyek pembangunan tersebut," tegas Haikal.

 

Sumber: