SIDOARJO, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Aksi demo aliansi LSM dan ormas di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa 10 Pebruari 2026, belum membuahkan hasil. Desakan mereka agar wakil rakyat merukunkan bupati dan wakil bupati demi pembangunan dan rakyat kota Delta belum ada tanda-tanda gol.
Lantas, apa langkah aliansi LSM dan ormas selanjutnya? Bagaimana kalau tuntutan mereka agar dewan mengislahkan bupati dan wakil bupati tidak bisa dilakukan? "Kita tunggu saja langkah dewan. Bisa atau tidak merukunkan bupati dan wakil bupati. Kalau tidak bisa, kita akan mengambil langkah selanjutnya," ujar Ketua Ormas Korak Sidoarjo Muchlison dan Humas Ormas Korak Sidoarjo Sugeng Budi Santoso, Rabu 11 Pebruari 2026.
BACA JUGA:Pimpinan DPRD Sidoarjo Teken Dukungan Moral Laskar Jenggolo saat Aksi Unjuk Rasa
Mini Kidi--
Ormas Korak (Komunitas Rakyat Antikorupsi) Sidoarjo adalah salah satu ormas yang tergabung dalam aliansi dan turut demo di kantor DPRD Sidoarjo, Selasa 10 Pebruari 2026. Cak Son dan Cak Sugeng, sapaan akrab pentolan Ormas Korak Sidoarjo itu, juga turun langsung dalam demo yang diikuti ratusan massa tersebut.
Menurut Cak Son, dalam pertemuan antara dewan dan perwakilan pendemo, dewan berjanji akan memberi jawaban sebelum Ramadan ini. "Nah, jawaban dewan apa, itu yang tengah kita tunggu. Kalau dewan gagal merukunkan bupati dan wakil bupati, Ormas Korak akan bersurat ke Presiden dan Mendagri," jelas Cak Son.
Apa inti surat yang akan dikirim ke Jakarta? Menurut Cak Son, Ormas Korak akan memohon agar Presiden dan Mendagri turun tangan menyelesaikan kisruh di Sidoarjo. "Kami akan memohon agar Presiden dan Mendagri merukunkan bupati dan wakil bupati demi pembangunan dan rakyat Sidoarjo," papar Cak Son.
Sebagaiman diberitakan, eskalasi politik di Kabupaten Sidoarjo mencapai titik didih. Sebanyak 17 elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/02/2026). Massa menuntut dihentikannya perang dingin antara Bupati Sidoarjo (W1) dan Wakil Bupati Sidoarjo (W2) dengan seruan tegas, islah atau mundur.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipicu oleh keresahan publik atas ketidakharmonisan pucuk pimpinan daerah yang dinilai telah mengganggu roda pemerintahan. Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa konflik personal antara W1 dan W2 telah menciptakan faksi-faksi di tingkat ASN hingga perangkat desa, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
"Sidoarjo bukan panggung sandiwara. Kami tidak butuh drama politik, kami butuh stabilitas untuk pembangunan. Jangan biarkan ego personal mengorbankan nasib jutaan warga," teriak salah satu orator di tengah pengawalan ketat aparat.
Pada pukul 10.30 WIB, perwakilan massa diterima di Ruang Paripurna untuk beraudiensi dengan jajaran legislatif. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama Wakil Ketua Kayan, Warih dan Suyarno, serta anggota dewan Yudi Pratama.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Peduli Sidoarjo memaparkan tiga poin krusial dampak keretakan pimpinan, terjadinya kubu-kubuan di kalangan ASN dan perangkat desa, ketidakpastian kebijakan yang membuat investor ragu masuk ke Sidoarjo, melemahnya pengawasan internal yang membuka celah bagi praktik pungli dan korupsi.
BACA JUGA:Aksi Demo Selasa 10 Pebruari, Uji Taji DPRD Sidoarjo Akhiri Perang Dingin Eksekutif