Aliansi LSM-Ormas Dirikan Posko di Depan DPRD Sidoarjo, Siapkan Demo Besar Desak Bupati dan Wabup Rukun

SIDOARJO, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Aksi demo yang digelar aliansi LSM dan ormas di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa 10 Pebruari 2026  diperkirakan bakal melibatkan massa dengan kekuatan besar. Tanda-tanda itu terlihat dengan pendirian posko di depan gedung dewan.

Posko itu berdiri di pinggir Alun-alun Sidoarjo sejak Sabtu 7 Pebruari 2026. Hingga Senin 8 Pebruari 2026, posko itu masih berdiri dan dijaga pentolan LSM dan ormas yang akan demo.

BACA JUGA:Aksi Demo Selasa 10 Pebruari, Uji Taji DPRD Sidoarjo Akhiri Perang Dingin Eksekutif

Mini Kidi--

Selain dijaga pentolan LSM dan ormas, posko ini juga dikirimi air mineral dalam jumlah banyak. "Air mineral ini sumbangan teman-teman LSM dan ormas yang akan demo," ujar pentolan Ormas Komunitas Rakyat Antikorupsi (Korak) Sidoarjo, Muclison dan Sugeng Budi Santoso, Senin 9 Pebruari 2026.

Posko ini, lanjut keduanya, juga digunakan rapat pimpinan LSM dan ormas yang akan demo. Rapat digelar di sana untuk mematangkan persiapan demo. "Kami akan demo damai agar bupati dan wakil bupati rukun. Kami tidak ingin aksi demo ini disusupi orang luar. Karena itulah sebelum demo kami kerap menggelar rapat," tutur Muchlison yang tercatat sebagai Ketua Ormas Korak Sidoarjo.

BACA JUGA:Soroti Ketidakharmonisan Bupati-Wabup, Aliansi Ormas dan LSM Pekan Depan Geruduk Kantor DPRD Sidoarjo

 Sebagamana diberitakan, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggolo Sidoarjo akan menggelar aksi demo besar-besaran ke Kantor DPRD Sidoarjo, Selasa 10 Pebruari 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan atas hasil audiensi, Kamis, 5 Pebruari 2026, di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. 

Dalam audiensi tersebut, aliansi menilai tidak ada hasil konkret yang diperoleh, lantaran tidak dihadiri oleh perwakilan DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun Wakil Bupati Sidoarjo.

Menurut perwakilan aliansi, permasalahan yang mengemuka dan menjadi sorotan utama adalah ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, yang belakangan ramai diberitakan di media massa dan media sosial. “Sebagai pimpinan daerah, seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, bukan justru memperlihatkan konflik yang berujung pada terganggunya roda pemerintahan,” ujar salah satu perwakilan aliansi, SB Santoso, kepada Memorandum, Jumat 6 Pebruari 2026.

BACA JUGA:Dilaporkan ke Mabes Polri, Ini Tanggapan Bupati Sidoarjo

Aliansi menilai dampak dari ketidakharmonisan tersebut mulai dirasakan secara nyata, terutama di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintahan yang dinilai menjadi tidak solid. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada terhambatnya program pembangunan, penyaluran bantuan, serta pelayanan publik kepada masyarakat Sidoarjo. “Yang dirugikan jelas masyarakat. Jika konflik ini terus berlanjut, fokus pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa terganggu,” lanjutnya.

Melalui aksi ini, aliansi akan menekan bupati dan wakil bupati agar mengesampingkan kepentingan pribadi dan memilih berdamai demi kepentingan bersama. Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator rakyat dan berperan aktif dalam upaya mendamaikan pihak eksekutif.

Aliansi menyatakan akan menurunkan ratusan hingga ribuan massa dalam aksi tersebut. Mereka juga memperingatkan, apabila DPRD tidak mampu atau tidak mau mengambil peran, maka tidak menutup kemungkinan DPRD dianggap turut terlibat dalam kepentingan eksekutif. “Kami berharap pemimpin daerah kembali pada amanah rakyat. Jabatan adalah kepercayaan, jangan dikotori oleh kepentingan pribadi,” tegasnya.

Sumber: