Puncak dari audiensi ini terjadi saat pimpinan DPRD menyatakan sikap searah dengan kegelisahan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen nyata, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo menandatangani berita acara serta dokumen tuntutan dari Laskar Jenggolo.
Penandatanganan ini dimaknai sebagai dukungan resmi lembaga legislatif terhadap gerakan moral masyarakat untuk menyelamatkan Sidoarjo dari kehancuran birokrasi. DPRD berjanji akan segera mengundang kedua belah pihak (eksekutif) untuk melakukan mediasi formal.
"Kami berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini adalah bentuk dukungan moral kami terhadap aspirasi Laskar Jenggolo," tegas Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.
BACA JUGA:KPU Sidoarjo Buka Suara Soal Dana Kampanye Subandi–Mimik: Sudah Diaudit dan Sah
Meski audiensi berakhir kondusif pada pukul 12.15 WIB, massa memberikan peringatan keras. Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menegaskan bahwa ini adalah peringatan terakhir bagi pihak eksekutif. "Jika mediasi ini menemui jalan buntu, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap memobilisasi massa yang lebih besar untuk membawa carut-marut Sidoarjo ini ke Kemendagri, bahkan hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.(jokosan)