Sekolah Rakyat dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pelaksana utama bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Keunggulan program ini terletak pada sistemnya yang menggunakan model sekolah berasrama.
BACA JUGA:Wakil Bupati Nurul Azizah Hadiri Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat di Bojonegoro
Fasilitas yang disediakan dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan siswa, mencakup asrama bagi siswa dan guru, ruang kelas modern dengan sarana belajar digital, tempat ibadah, fasilitas olahraga dan rekreasi, kantin sehat, serta layanan kesehatan.
Sekolah ini juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan karakter, nilai spiritual, dan keterampilan hidup. dr Benjamin menutup penjelasannya dengan menilai bahwa program ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.
BACA JUGA:Menko PM Apresiasi Fasilitas Sekolah Rakyat Unesa dan Dorong Kampus Lain Lakukan Hal Serupa
“Investasi terbesar bangsa ini adalah pada generasi mudanya. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, kita sedang menanam harapan untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Karena itu, Benjamin mengharapkan program antara dua kementerian (Kementerian pendidikan dan Kementerian sosial), juga menyediakan pengajar yang berkualitas. Sehingga mutu lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan lulusan yang lain.
BACA JUGA:Siapkan Lokasi Baru untuk Sekolah Rakyat, Bupati Gatut Sunu Target Aktif di 2026
Terpisah Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sebelumnya telah menegaskan bahwa setiap siswa yang diterima di Sekolah Rakyat diwajibkan menuntaskan pendidikannya hingga lulus.
Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat Gresik, Pastikan Proses Belajar Berjalan Lancar
Hingga akhir tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua.
Sekolah-sekolah tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026, setelah proses seleksi siswa dan rekrutmen guru yang ketat sejak pertengahan tahun 2025. (mtr/day)