Akurasi Data Bansos Lewat DTSEN, Mensos Gus Ipul dan Bupati Warsubi Perkuat Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Kabupaten Jombang berkolaborasi mensosialisasikan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial (Bansos) benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan. Sosialisasi dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang pada Sabtu 28 Februari 2026 pagi hingga selesai.

Kegiatan ini mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi.

BACA JUGA:Respons Banyaknya Jalan Nasional Rusak Parah, Bupati Warsubi Kawal Langsung Perbaikan

Mini Kidi Wipes.--

Menteri Sosial (Mensos) RI, Drs. KH Saifullah Yusuf, S.I.P., yang akrab disapa (Gus Ipul) hadir bersama rombongan pada pukul 15.30 WIB disambut Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., Wakil Bupati Jombang Salmanudin S.Ag., M.Pd., Sekdakab Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Perwakilan Forkopimda, para Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang. Tampak hadir juga Kepala Desa/Lurah, operator data desa/kelurahan, serta para SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang, Pendamping PKH, TKSK dan TAGANA. 

Dalam sambutannya, Mensos Syaifullah Yusuf menekankan pentingnya pengakhiran ego sektoral data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Mulai tahun 2025, data kemiskinan dipusatkan pada satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat Desil (1–10).

BACA JUGA:Satu Tahun Kepemimpinan Warsubi-Salman, Berkomitmen Membangun Jombang dengan Kerja Nyata

Gus Ipul menegaskan bahwa Bupati, Wakil Bupati Jombang, hingga para pendamping dan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat. Beliau menekankan bahwa data kemiskinan ini bersifat dinamis sehingga perlu dimutakhirkan secara terus-menerus melalui berbagai saluran, baik jalur formal maupun partisipasi masyarakat.

Intinya, elemen-elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS di daerah harus bersinergi di bawah koordinasi Bupati. Hasil pemutakhiran data dari tingkat desa ini nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil 1 sampai 10. Langkah ini merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran.

BACA JUGA:Pengadaan Motor Pemdes Jalan Terus, Bupati Warsubi Tekankan Pendampingan APH

"Data ini sangat dinamis, dan data itu setiap hari bisa berubah. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan," ujar Gus Ipul memaparkan secara detil.

Gempur Rokok Illegal--

Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik melalui mekanisme digital. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi melalui Aplikasi Cek Bansos: Melalui fitur "Usul" dan "Sanggah". Command Center Kemensos: Kontak 171 atau 021-171 (Layanan 24 Jam). WhatsApp Center Kemensos Lapor Bansos: 08877 171 171.

Berdasarkan evaluasi dan pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sepanjang tahun 2025, ditemukan bahwa hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial (bansos) sehingga data harus terus dimutakhirkan secara berkala.

Sumber: