JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang kembali menggelar Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah (APBD) Tahun 2026, Kamis 16 Oktober 2025. Di agenda terbaru ini, sejumlah Fraksi menyampaikan Pandangan Umum (PU). Selain seluruh jajaran wakil rakyat, hadir dalam agenda ini Bupati Jombang, Warsubi. Turut mendampingi pula, Wakil Bupati, Salmanudin Yazid.
PU pertama disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Melalui Jawahirul Fuad, fraksi tersebut menganggap jika Raperda APBD memiliki peran strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Karena APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya mengawali.
BACA JUGA:Terkait BPHTB, Komisi B DPRD Jombang Akan Panggil Bapenda
Mini Kidi--
Dilanjut olehnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan. Karena keberadaan PAD sangat menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsifungsi pemerintahan baik pelayanan publik maupun pembangunan. “Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya,” lanjutnya.
Dikatakan lebih jauh oleh mantan Kepala Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto itu, masih adanya beberapa persoalan yang menyangkut PAD perlu disikapi dengan pembenahan. Sehingga, selain dapat maksimal dan memberikan dampak signifikan. “Penetapan target PAD yang progresif terhadap seluruh sumber dinilai belum semuanya bisa memberikan kontribusi secara maksimal. Melalui optimalisasi, setidaknya bisa dilakukan dengan kebijakan,” tuturnya.
BACA JUGA:Aktivis Tagih Janji DPRD Jombang Soal Revisi Tunjangan dan Perlindungan Buruh
F-PDIP secara umum mengapresiasi, peningkatan PAD sejumlah Rp12,9 Miliar atau bertambah 1,72 %. Atas torehan ini, pihaknya memastikan jika pemerintah daerah bukan soal hanya mengeksekusi anggaran, tetapi perlu kesadaran bersama bahwa birokrasi butuh terobosan.
“Bahkan tanpa harus selalu mengandalkan pagu anggaran. Kreativitas dan inisiatif dari masing-masing Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD), sangat dibutuhkan. Terhadap kondisi tersebut Fraksi PDI Perjuangan mengajak semua pihak bersikap bijak untuk menggunakan anggaran,” tandas Jawahirul.
BACA JUGA:Bahas Regulasi Tahun Depan, Bapemperda DPRD Jombang Rapat dengan Sejumlah OPD
Masih di forum yang sama, M. Fauzan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mencermati nota penjelasan oleh Bupati yang memastikan jika kebijakan pembangunan nasional melalui Astacita Pemerintah Pusat menjadi pedoman penting dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026. “Delapan cita pembangunan nasional tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah secara terukur, terintegrasi, dan adaptif terhadap potensi serta tantangan lokal,” ungkapnya.
Linier dengan hal tadi, F-PKB memohon penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana sinkronisasi program Astacita Pemerintah Pusat telah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang. Serta bagaimana indikator keberhasilannya dapat diukur secara konkret dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026.
BACA JUGA:Ketua DPRD Jombang Desak PLN Bebaskan Biaya Denda yang Beratkan Keluarga Miskin
“Sinkronisasi ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan program daerah tidak hanya bersifat seremonial atau administratif, melainkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Jombang,” terangnya.
F-PKB pun berharap bahwa program-program prioritas daerah dapat maksimal. Mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan infrastruktur dasar. “kami berharap agar program-program prioritas dapat disusun dengan memperhatikan prinsip kesinambungan antara arah kebijakan pusat dan visi pembangunan daerah,” tandas Fauzan.