Sementara itu, PU Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang dibacakan oleh Dian Ayunita Prasstumi menyoroti proyeksi sebesar Rp 2,49 triliun pada RAPBD 2026. Dengan rincian kontribusi PAD diperkirakan mencapai Rp 760,7 miliar atau 30,5 persen dari total pendapatan. “Sementara pendapatan transfer dari pusat dan antar daerah sebesar Rp 1,73 triliun atau sekitar 69,5 persen. Fenomena ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, sekitar 64,18 persen,” ulasnya.
BACA JUGA:Komisi C DPRD Jombang Tinjau Proyek Rehabilitasi Pasar Ploso, Temukan Progres Masih 33 Persen
FPD mengingatkan dengan adanya pemangkasan dana transfer pusat sebagaimana terjadi secara nasional. Pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD harus dilakukan. “Upaya yang efektif harus dilakukan, termasuk pengelolaan pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah secara transparan dan akuntabel,” ungkap Ayun.
Selain pendapatan, dalam RAPBD 2026 juga memuat rencana belanja sebesar Rp 2,6 triliun. Dengan pendekatan berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang menekankan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran. Alokasi belanja difokuskan pada pemenuhan alokasi wajib terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“FPD mengapresiasi penerapan prinsip ‘spending better’ yang menitikberatkan pada kualitas dan dampak dari penggunaan anggaran. Pengelolaan belanja aparatur diperhatikan agar tetap efisien tanpa mengurangi kinerja pelayanan publik,” tutupnya.
BACA JUGA:Bentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum, DPRD Jombang Siapkan Payung Regulasi
Terakhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangungan (F-PPP) menyorot total pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar 2.490.868.033.591.59,. “Keseluruhan pendapatan tadi berasal dari PAD, pendapatan transfer, serta sumber lain,” ujar Muhammad Ishomuddin Haidar.
Mengacu pada nota penjelasan Bupati, F-PPP mencatat target PAD ditetapkan sebesar Rp760.657.992.340,. Sedangkan pendapatan transfer tertera sebesar Rp1.730.210.041.251,59.
“F-PPP meminta penjelasan rinci mengenai dasar asumsi pendapatan tersebut dan strategi konkret untuk mewujudkan realisasi PAD,” tandasnya.(wan/war)