BACA JUGA:DPRD Jombang Dukung Job Fit dan ?Minta Seleksi Mutasi Berdasarkan Kompetensi
Ia pun menyebut dirinya dan karyawan di PT SGS sudah membuktikan bahwa kinerja DPRD Jombang tidak mewakili rakyat. "Ini sudah terbukti karena kita sudah bertahun-tahun laporan ke DPRD Jombang tapi tidak ada yang ditanggapi," ujarnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa anggota DPRD Jombang selama ini hanya meminta kenaikan tunjangan yang tinggi namun kinerja mereka tidak memihak pada rakyat Jombang. Oleh karena itu, ia mendesak agar tunjangan dibatalkan, dan anggaran itu diberikan pada rakyat.
"Itu yang menyebabkan kita kecewa, tunjangannya cukup tinggi, sedangkan mereka ini tidak memihak pada rakyat. Makanya kami menolak adanya tunjangan DPRD dan alangkah baiknya tunjangan ini diberikan pada rakyat yang membutuhkan," tuturnya.
BACA JUGA:Dorong Perbaikan Kualitas MBG, Ketua DPRD Jombang: Vendor SPPG Bisa Diputus Kontrak
Masih ditempat yang sama Lutfi Mulyono, ketua Sarbumusi Jombang. Menurut Lutfi, selama ini DPRD Jombang enggan untuk membatalkan kenaikan tunjangan. "Jadi problemnya ada niatan besar apa gak, dengan kepekaan situasi seperti saat ini," katanya.
Ia pun menyebut bahwa wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat Jombang bukan untuk sok-sokan. Namun, mereka dipilih untuk diuji, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
"Jadi ini bukan sok-sokan, atau gaya-gayaan tetapi yang kita ingin tau, dalam situasi tertentu, wakil rakyat yang di DPRD ini merupakan orang yang terpilih dan dipilih, sehingga peka apa tidak dengan kondisi masyarakat saat ini," ujarnya.
BACA JUGA:Siswa Terima Nasi Basi dan Buah Busuk, DPRD Jombang Dorong Evaluasi MBG
Pihaknya menyebut kenaikan tunjangan DPRD Jombang yang signifikan, dari angka 26 ke 37, dari 37 ke 38, dari 21 ke 26, itu kan kenikmatan yang dirasakan wakil rakyat.
"Sedangkan rakyat mendapat gaji 3 juta rupiah untuk menghidupi satu keluarga. Ini kan merupakan kesenjangan yang cukup tinggi," tuturnya.(war)