JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Dengan adanya Kenaikan tunjangan anggota DPRD Jombang, puluhan buruh yang tergabung dalam gabungan aktivis Jombang Peduli (Gas JP), mendatangi kantor dewan untuk melakukan Audensi
Kedatangan mereka untuk menyampaikan kepada anggota DPRD Jombang, agar membatalkan kenaikan tunjangan berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan tunjangan komunikasi.
Hal ini dikarenakan selama ini anggota dewan dianggap kurang bekerja secara maksimal, dan cenderung belum mewakili rakyat. Seperti halnya kasus pembayaran gaji di salah satu perusahaan yang terletak di Kecamatan Diwek.
BACA JUGA:Aktivis dan Serikat Buruh Geruduk DPRD Jombang Tuntut Evaluasi dan Pembatalan Kenaikan Tunjangan
Mini Kidi--
Dimana selama 3 tahun terakhir ini, perusahaan tersebut membayar gaji karyawan dengan cara dicicil. Sehingga merugikan para karyawan.
Namun, sudah 2 tahun yang lalu kasus ini dilaporkan ke dewan hingga ke ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. Dan tidak ada tindaklanjut dari permasalahan tersebut.
"Kedatangan kami, yang pertama kami menolak adanya kenaikan tunjangan DPRD Jombang, yang saya rasa cukup tinggi. Yang kedua terkait kinerja DPRD Jombang," kata Hadi Purnomo, selaku ketua dari SBPJ GSBI, Senin 15 September 2025.
BACA JUGA:DPRD Jombang Sahkan Raperda Perseroda BPR Bank Jombang Menjadi Perda
Ia pun menjelaskan bahwa selama ini kalangan buruh menilai dewan tidak bekerja maksimal. Karena beberapa kali permasalahan yang dihadapi buruh di PT SGS tidak direspon oleh anggota DPRD Jombang.
"Beberapa kali kita sampaikan permasalahan kami yang sampai hari ini ada gaji karyawan yang dicicil selama 2 tahun. Dan itu kita sampaikan ke pak Hadi, di ruangan ketua. Tapi kenyataannya apa, anggota dewan sepertinya mau tahu. Dan kami cukup menderita karena keadaan ini," ujarnya.
BACA JUGA:Kepengurusan Kopdes Merah Putih, DPRD Jombang Minta Pemkab Lakukan Konsolidasi
Ia pun menilai bahwa selama ini anggota DPRD Jombang, lebih mewakili partai politik dari pada mewakili rakyat Jombang. "Makanya kami sering bilang wakil rakyat di gedung DPRD ini tidak mewakili kami, melainkan lebih mewakili partai karena mereka tunduk hanya ketua partai. Ini yang menyebabkan kita kecewa," tuturnya.
Untuk itu, naiknya tunjangan anggota DPRD ini tidak tepat. Karena kinerja dari anggota DPRD ini tidak maksimal dan tidak mewakili rakyat.
"Makanya tunjangan DPRD ini dilebih-lebihi, sedangkan implementasinya sebagai wakil rakyat ini cuman omong kosong," katanya.