MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Tiga komisi di DPRD Kabupaten Malang turun tangan memfasilitasi penyelesaian konflik antara warga Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, dengan kepala desa mereka, Tasan.
Pertemuan yang berlangsung dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis 4 September 2025 itu bertujuan untuk memperjelas sejumlah tuduhan yang telah dilaporkan warga ke pihak kepolisian.
Mini Kidi--
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza ST SSos, menjelaskan bahwa pihak legislatif hanya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam forum resmi, agar permasalahan tidak semakin melebar.
BACA JUGA:Politisi Muda Golkar Soroti Wacana Mobil Operasional Kades
“Kami mencoba memfasilitasi penyelesaian tiga masalah antara warga dan Kepala Desa Segaran,” ujar Faza.
BACA JUGA:Kades Kasri Gantung Tanah Warga Meski Sudah Bayar Uang Administrasi
Permasalahan yang dimaksud meliputi dugaan tukar guling tanah kas desa tanpa persetujuan warga, dugaan penyerobotan tanah milik warga, dan penjualan mobil siaga desa yang dianggap tanpa musyawarah.
BACA JUGA:Kades Wadung Pakisaji Korupsi DD ADD Selama Tiga Tahun
Dalam RDPU yang juga dihadiri perwakilan dari Pemkab Malang seperti DPMD, Dinas Pertanahan, dan Bagian Hukum, Kades Tasan menyampaikan bahwa semua tindakannya telah melalui proses musyawarah dengan warga, bahkan dilengkapi bukti berita acara dan tanda tangan peserta.
Namun, Faza menegaskan bahwa pembuktian keabsahan dokumen persetujuan tersebut bukan merupakan kewenangan DPRD.
BACA JUGA:Warga Desa Gading Tuntut Kades, Terkait Jual Beli Lahan
“Untuk membuktikan benar tidaknya persetujuan itu, bukan ranah kami. Itu wilayah aparat penegak hukum (APH),” ujarnya.
BACA JUGA:Lantik 54 Kades Terpilih, Bupati Harap Mereka Minta Maaf ke Mantan Rival