Tarik-menarik antara oligarki dan rakyat adalah drama panjang dalam politik Indonesia. Jika oligarki makin menguat, keadilan sosial akan tetap jadi jargon kosong. Sebaliknya, bila rakyat sadar dan berani mengawasi kekuasaan, peluang perubahan terbuka. Masalahnya, demokrasi kita cenderung melahirkan “kartel politik” sebuah kondisi di mana partai-partai besar saling berbagi kekuasaan, bukan bersaing gagasan. Politik uang masih jadi bahan bakar utama, sementara rakyat hanya dijadikan objek, bukan subjek.
1. Hukum seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas.
2. Demonstrasi tetap menjadi kanal rakyat untuk menyuarakan keadilan, namun masih sering dibalas represif.
3. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi substansi demokrasi yang menyejahterakan rakyat belum terwujud.
Tantangan di Era Kontemporer
1. Korupsi:Tantangan utama yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan.
2. Ketidaksetaraan:Isu ketidaksetaraan dalam akses dan distribusi kekayaan tetap menjadi masalah.
3. Pengaruh Militeristik:Masih ada upaya dari elemen militer untuk mempertahankan pengaruh mereka dalam politik dan masyarakat.
4. Tantangan Demokrasi:Proses konsolidasi demokrasi yang terus berjalan untuk mencegah erosi, keruntuhan, dan menjaga agar tidak terjadi kembali demokrasi massa yang menguntungkan dan mengokohkan oligarki.
Dari Uraian tersebut, menunjukkan bahwa pola perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia yang berulang: oligarki politik-ekonomi mendominasi, hukum dijadikan instrumen kekuasaan, dan demokrasi lebih sering berfungsi sebagai legitimasi daripada instrumen keadilan.
Pancasila yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan negara lebih sering direduksi menjadi simbol formal, bukan pedoman praksis. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dalam rangka menwujudkan Keadilan sosial belum terwujud secara nyata, karena adanya kesenjangan antara klaster elit dengan klaster alit semakin tajam.
Aksi Demo elemen rakyat menuntut keadilan sosial merupakan Refleksi perjalanan panjang sejarah Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga kontemporer memperlihatkan bahwa cita-cita luhur proklamasi 1945 belum sepenuhnya terwujud. Setiap era menghadapi persoalan yang serupa: oligarki, korupsi, kapitalisme, serta lemahnya penegakan hukum.