Pembangunan KDKMP Tidak Transparan, Aktivis Minta DPRD Jombang Turun Tangan

JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Sejumlah aktivis dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jombang pada Rabu 10 Desember 2025 pagi. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait pembangunan gerai Kawasan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (KDKMP) di sejumlah titik di Jombang.

Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menegaskan pihaknya tidak menolak program KDKMP yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, proses pembangunan diminta berjalan transparan dan sesuai aturan.

BACA JUGA:Urai Kendala Pembangunan KDMP, Komisi A DPRD Jombang Gelar Hearing

Mini Kidi--

“Kami sebagai perwakilan masyarakat tidak menghalang-halangi adanya pembangunan KDKMP. Hanya saja, pembangunan gedung ini harus transparan dan sesuai aturan. Banyak masyarakat dan pemerintah desa mempertanyakan anggarannya berapa, sumber dananya dari mana, serta siapa pelaksana proyeknya,” ujarnya.

Fattah mengungkapkan salah satu persoalan di lapangan adalah ketiadaan papan proyek di lokasi, padahal proyek tersebut merupakan proyek pemerintah dan seharusnya dilengkapi informasi resmi. Selain itu, FRMJ juga menyoroti pengurukan lahan yang dibebankan kepada desa, yang dinilai memberatkan karena tidak masuk dalam perencanaan anggaran desa sebelumnya.

BACA JUGA:Dalami Kendala Lahan Gedung KDKMP, DPRD Jombang Pertanyakan Mekanisme Penggunaan Aset Pemkab

“Pengurukan dibebankan ke desa, jelas ini memberatkan. Pemerintah desa harus melakukan musdes ulang dan menata anggaran di RPJMDes. Ini tidak sederhana,” tambahnya.

Ia juga menyoroti perubahan fungsi fasilitas umum akibat pembangunan KDKMP di beberapa lokasi, seperti di Desa Mojongapit yang menyangkut fasilitas sekolah, lapangan olahraga, hingga pasar desa.

“Fasilitas seperti sekolah dan lapangan itu penting bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan KDKMP yang katanya untuk meningkatkan perekonomian, justru mematikan ekonomi masyarakat itu sendiri,” tegasnya.

BACA JUGA:Kesulitan Lahan untuk Gerai Koperasi Merah Putih, Komisi A DPRD Jombang Sidak ke Desa Tambar

Karena berbagai persoalan tersebut, FRMJ meminta DPRD Jombang turun tangan mencari solusi dan memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan serta tidak merugikan desa.

Menanggapi aduan itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan.

“Teman-teman FRMJ menyuarakan permasalahan terkait KDKMP, terutama ketidaksiapan pemerintah desa dalam memproses pembangunan. DPRD Kabupaten Jombang akan melakukan evaluasi pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang,” kata Hadi.(war)

Sumber: