"Ke depan, saya berharap Jawa Timur mampu menjadi daerah yang tidak berketergantungan terhadap APBN. Jangan jadikan BUMD sebagai rumah penampungan, tapi harus diisi oleh SDM berkualitas dan dikelola secara profesional," pungkasnya.
Selama ini, Provinsi Jatim kalah dengan empat provinsi lainnya soal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Politisi PKB ini mengatakan ada empat provinsi yang sudah tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ke empat provinsi tersebut yakni Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA:Anggota Komisi C DPRD Jatim Tanggapi Keluhan Warga Tengger Kandangan soal Limbah PT Suka Jadi Logam
“Keempat provinsi itu tidak tergantung pada APBN karena kelola kepemerintahannya sudah bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 60%. Data yang dipaparkan, Jawa Timur bukan termasuk daerah yang tidak bergantung pada APBN," kata Multazam.
Menurut Multazam, klaim keberhasilan Khofifah selama memimpin Jatim di lima tahun terakhir, ternyata tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Pertumbuhan ekonomi Jatim yang sering disuarakannya ternyata berbeda arah dengan realitas yang ada.
"Ini tamparan bagi Jawa Timur, Gubernur harus berbenah. Peluang yang berpotensi menambah deviden harus dimaksimalkan dengan baik. Alangkah indahnya ketika Jawa Timur bisa dibangun melalui PAD sendiri," tutupnya. (day)