Waspada! Website DPRD Jatim Hoaks, Komisi A Desak Kominfo Usut Tuntas

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Masyarakat Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya situs web palsu yang mengatasnamakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Situs ilegal dengan tautan https://dprd-jatimprov.com tersebut mencatut identitas institusi dan menyebarkan berbagai informasi menyesatkan.

Admin resmi DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa satu-satunya laman resmi yang dikelola secara sah adalah https://dprd.jatimprov.go.id. Pihak sekretariat telah mengeluarkan edaran resmi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan untuk mewaspadai potensi penipuan dari situs tandingan tersebut.

BACA JUGA:Komisi E DPRD Jatim Petakan Potensi Bencana di Pasuruan

Mini Kidi--

Pantauan di lapangan menunjukkan situs palsu itu mengandung banyak kesalahan fatal. Di antaranya, data APBD Jatim 2025 yang ditulis asal-asalan, hingga sambutan beranda yang mencatut nama "Ketua DPRD Kabupaten Kota Surabaya"—sebuah jabatan yang secara administratif tidak ada. Foto bangunan yang ditampilkan pun bukan Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, melainkan gedung lain.

Data jajaran pimpinan dan anggota yang disuguhkan juga fiktif, tidak sesuai dengan hasil Pemilu 2024 maupun susunan legislatif yang ada di Jawa Timur saat ini.

BACA JUGA:Soroti Banjir Bandang Situbondo, DPRD Jatim: Butuh Normalisasi Sungai

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menegaskan bahwa di era digital, kecepatan informasi harus dibarengi dengan akurasi dan tanggung jawab. Ia mendesak Dinas Kominfo Jatim untuk segera melakukan penelusuran mendalam.

“Harusnya Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kominfo Jatim melakukan penelusuran terhadap akun hoaks ini. Ini penting untuk mengetahui motif pembuatnya. Jika ada niat kejahatan, segera laporkan ke aparat penegak hukum,” tandas politisi senior Fraksi Golkar tersebut, Kamis (29/1).

BACA JUGA:Inspektorat dan Polisi Turun Tangan Usut Combine Harvester Bantuan DPRD Jatim yang Hilang di Jombang

Freddy mengingatkan agar OPD lain juga waspada karena modus serupa bisa menimpa instansi mana pun. Ia meminta seluruh elemen Pemprov Jatim duduk bersama guna memperkuat keamanan digital agar informasi yang sampai ke rakyat tidak menyesatkan.

“Ini penting agar informasi tidak keliru dan berpotensi merugikan masyarakat luas,” tegas pakar hukum pemerintahan tersebut.(day)

Sumber: