SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kekecewaan mendalam dirasakan oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyusul pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 persen. Kebijakan kontroversial ini diambil sebagai langkah penyelamatan keuangan daerah akibat defisit anggaran yang cukup signifikan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengungkapkan bahwa target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2024 yang dipatok sebesar Rp11,5 triliun gagal tercapai. Selisih yang cukup jauh antara target dan realisasi inilah yang kemudian berimbas pada pengurangan TPP ASN.
BACA JUGA:Komisi B DPRD Surabaya Dukung Penuh Upaya Pemkot Revitalisasi Wisata
"Berdasarkan konfirmasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp10 triliun lebih. Artinya, meleset Rp1,5 triliun, jumlah yang sangat besar,” ungkap Imam.
Menurut Imam yang juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya ini, pemotongan TPP sebesar 20 tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan pegwai negeri yang mencapai 12 ribu orang.
BACA JUGA:Ketua Komisi D DPRD Surabaya Desak Pemkot Serius Awasi Kandungan Mihol yang Beredar di Pasaran
Lebih lanjut Politisi dari Partai Nasdem ini juga menyoroti ketidakadilan kebijakan ini, terutama bagi dinas yang telah mencapai target kinerja atau Key Performance Indicator (KPI).
"Setiap dinas punya target yang berbeda. Kenapa dinas yang sudah berprestasi atau mencapai target harus ikut menanggung beban dinas lain yang tidak mencapai target?" tegasnya.
BACA JUGA:Komisi A DPRD Surabaya Angkat Suara Terkait Viral Camat Asemrowo
Mantan wartawan senior ini mengaku banyak ASN yang merasa kaget dan khawatir dengan dampaknya terhadap keuangan keluarga.
“Ada ASN yang mengatakan kepada saya, ‘Pak, padahal wes tak jagakno gawe cicilan pak.’ Pemotongan ini tentu memengaruhi kondisi keuangan banyak keluarga ASN,” imbuhnya.
Kendati demikian, Imam mendesak pemkot untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap prioritas anggaran. Menurutnya, dalam kondisi defisit anggaran seperti saat ini, pemkot harus lebih cermat dalam mengalokasikan dana.
"Jangan sampai program-program penting menjadi korban pemangkasan anggaran hanya karena target pendapatan tidak tercapai,' tegas Imam