Lebih lanjut, jika program MBG diselipkan atau dititipkan dalam APBD setiap daerah, ini akan menganggu postur APBD termasuk di Surabaya.
BACA JUGA:Dukung Makan Bergizi Gratis, DTPHP Kabupaten Malang Siapkan Pasokan Bahan Baku
Ia menambahkan jika program makan gratis ini dipaksakan masuk ke dalam APBD setiap daerah, termasuk Surabaya, maka anggaran yang sudah direncanakan untuk sektor-sektor lain bisa terganggu.
Problemnya, dalam Permendagri tersebut dinyatakan bahwa, APBD yang sudah disahkan harus ada MPAK (Mendahului Anggaran Perubahan Anggaran).
BACA JUGA:Bayu Airlangga Dukung Prabowo Kirim Tim ke Brasil, Solusi Konkret Program Makan Bergizi Gratis
Sementara MPAK atau adanya perubahan anggara itu, jelas Baktiono, jika didaerah terjadi post major atau bencana alam, bencana kemanusiaan, baru pemerintah daerah bisa bantu dengan menggunakan APBD.
“Hal ini yang mestinya diketahui dan dipahami oleh Presiden dan Wapres, Menteri, DPR RI, bahkan masyarakat pun soal MPAK," pungkasnya. (alf)