WFA Jelang Lebaran, DPRD Surabaya Wanti-Wanti Layanan Publik Tak Boleh Kendor

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya menjelang dan pasca-Idulfitri 1447 Hijriah mendapat atensi serius dari legislatif. 

DPRD Kota Surabaya meminta agar fleksibilitas kerja tersebut tidak menjadi celah menurunnya produktivitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Momentum Ramadan, DPRD Surabaya Gelar Bukber dan Santunan Anak Yatim

Mini Kidi Wipes.--

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menekankan bahwa momentum Lebaran memang hak ASN untuk berkumpul dengan keluarga. Namun, fungsi pelayanan negara tidak boleh ikut libur. Sesuai jadwal, skema WFA tersebut bakal diterapkan pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.

"Masyarakat tetap membutuhkan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Di titik itu, negara harus tetap hadir. Jangan sampai warga merasa pelayanan melambat hanya karena pola kerja berubah," tegas Kahfi, Rabu 11 Maret 2026.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Dorong Penyaluran Zakat Harus Tepat Sasaran

Politisi Partai Gerindra itu menyebut ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi tumpuan utama warga. Di antaranya Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga DPMPTSP.

Menurut dia, indikator keberhasilan WFA sangat sederhana. Yakni, masyarakat tetap mendapatkan layanan dengan cepat, jelas, dan tanpa dipersulit.

Gempur Rokok Ilegal.--

Kahfi juga menilai, WFA adalah bagian dari transformasi birokrasi yang adaptif. Namun, hal itu harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur digital dan sistem pengukuran kinerja yang ketat. 

BACA JUGA:Sapa Pejuang Nafkah Dini Hari, Ning Ais DPRD Surabaya Bagikan Sembako dan Menu Sahur

"Kalau sistemnya sudah matang, lokasi kerja bukan lagi persoalan. Yang diukur adalah hasil dan kecepatan layanan. WFA itu fleksibilitas, bukan pengurangan tanggung jawab," imbuhnya.

Ia juga meminta setiap dinas menyusun jadwal piket yang proporsional dan sistem pemantauan berbasis output. "Surabaya sudah dikenal dengan birokrasi yang responsif. Standar tinggi itu harus tetap dijaga meski sedang masa transisi libur Lebaran," pungkasnya.(alf)

Sumber: