SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan SMP yang digulirkan pemerintah pusat bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan gizi anak sekolah.
BACA JUGA:Kunker ke Command Center 112, Komisi A DPRD Surabaya Temukan APAR Kedaluwarsa dan Monitor Rusak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, melihat potensi besar program ini untuk mendongkrak perekonomian daerah, khususnya bagi para pelaku UMKM.
BACA JUGA:HUT Ke-55 Memorandum, Yona Bagus: Melalui Pemberitaan Berkualitas, Memberikan Kontribusi Positif
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, menekankan pentingnya melibatkan UMKM lokal dalam pelaksanaan program ini. "Kami mendorong agar program ini melibatkan UMKM," ujar Yona.
Menurutnya, melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan akan lebih mudah diawasi kualitas dan distribusinya, terutama untuk sekolah-sekolah yang lokasinya sulit dijangkau.
BACA JUGA:Penjualan Mihol via Aplikasi Online Leluasa, Komisi A: Picu Kriminalitas di Surabaya
"Kalau menurut kami, sebaiknya banyak melibatkan pelaku UMKM. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Akan lebih mudah pengawasannya, karena ini menyangkut soal kualitas makanan dan distribusi. Karena tidak semua sekolah posisinya di pinggir jalan (mudah dijangkau)," jelasnya.
BACA JUGA:Polemik KK Siluman, Komisi A Minta Pemkot Lakukan Sosialisasi sebelum Blokir
Yona juga menekankan pentingnya pengawasan agar program MBG tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
"Kita harus bersama-sama mengawal program ini agar benar-benar bermanfaat. Kalau dibuat dapur umum, maka tinggal bagaimana mekanismenya, karena hingga saat ini masih belum tahu," tegasnya.
BACA JUGA:Stok Blanko e-KTP Menipis, Komisi A Soroti Perencanaan Pemkot Surabaya
Berbeda dengan bantuan pasca bencana yang bersifat sementara, MBG dirancang untuk menjadi program berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak sekolah melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
"Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi jangka panjang anak-anak sekolah sekaligus menjadi lokomotif pemulihan ekonomi UMKM," harapnya.
BACA JUGA:Soroti Permasalahan Surat Ijo, Begini Kata Komisi A DPRD Surabaya