SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Ratna Novi, dan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Bernard Novaldi, turut mewakili Kaporestabes Surabaya, Kapolsek Genteng menandatangani deklarasi bersama mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan masyarakat untuk menjaga netralitas selama masa kampanye Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan dalam sebuah deklarasi bersama yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Ratna Novi menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri untuk menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas proses demokrasi pada tanggal 27 Nopember 2024.
BACA JUGA:Polsek Genteng Fasilitasi Dialog Warga Terkait Program Bedah Rumah
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk turut aktif menjaga ketertiban dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak persatuan bangsa.
"Netralitas ASN, TNI, dan Polri adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Mari kita bersama-sama awasi jalannya pemilu dan laporkan jika ada pelanggaran," tegas Ratna Novi,
Senada dengan Ratna Novi, Bernard Novaldi juga menyampaikan bahwa tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah memasuki masa-masa krusial.
BACA JUGA:Polsek Genteng Salurkan Bantuan Rutilahu Warga Kebangsren
Ia mengapresiasi kesadaran seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas Kota Surabaya selama proses pemilu berlangsung.
"Kita patut bersyukur karena hingga saat ini Kota Surabaya masih aman dan kondusif. Ini berkat kesadaran kita bersama sebagai warga negara yang baik," ujar Bernard Novaldi.
Dalam deklarasi tersebut, seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga netralitas.
BACA JUGA:Gasak Motor Revo, Pemuda Ngaglik Dibekuk Polsek Genteng
Pemilihan tanggal 28 Oktober 2024, pada hari Senin malam sebagai hari deklarasi ini memiliki makna yang mendalam, yaitu untuk mengingatkan kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda.
"Semangat Sumpah Pemuda harus kita jadikan inspirasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu," pungkas Bernard Novaldi.(mtr)