SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Puluhan pasar tradisional di Surabaya belum optimal dalam berkontribusi pada pendapatan daerah. DPRD Surabaya pun mendesak adanya perubahan besar-besaran dalam pengelolaan PD Pasar Surya.
BACA JUGA:Marak Pedagang Liar di Pasar, Komisi A Minta PD Pasar Surya Tertibkan
Baktiono, anggota Komisi B DPRD Surabaya, mengungkapkan kekecewaannya saat mengetahui bahwa 'take home pay' direksi PD Pasar Surya justru lebih besar dibandingkan deviden yang dihasilkan.
"Kalau begitu untuk apa saudara di situ kalau hanya jadi pencatat saja," tegas Baktiono.
Menurut Baktiono, salah satu penyebab utama masalah ini adalah sistem rekrutmen direksi yang kurang efektif. Ia menilai, dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan bisnis yang mumpuni untuk meningkatkan pendapatan PD Pasar Surya.
Baktiono mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari 81 pasar yang dikelola PD Pasar Surya. Padahal ia menilai, potensi pendapatan dari ratusan pasar yang dikelola perusahaan daerah ini masih sangat besar.
"Dengan pendapatan seperti itu, sangat rendah sekali. Padahal potensi yang sangat besar ini belum tergarap dengan maksimal," tegasnya.
Salah satu penyebab utama masalah ini adalah sistem pengelolaan yang kurang efektif. Kondisi fisik pasar yang kurang menarik, kurangnya inovasi dalam pengelolaan, dan persaingan dengan pasar modern menjadi beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan pendapatan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Surabaya mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema BOT (build operate and transfer) atau bangun guna serah selama 25 tahun. Dengan skema ini, diharapkan dapat dilakukan revitalisasi pasar, meningkatkan kualitas pelayanan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah.
Contoh sukses kerjasama BOT telah terlihat di Pasar Wonokromo dan Tambakrejo. Setelah direvitalisasi, kedua pasar tersebut menjadi lebih modern, menarik, dan mampu meningkatkan pendapatan pedagang.
BACA JUGA:PD Pasar Surya Pastikan Lahan Parkir Keputran Utara, Trotoar dan Jalan Steril dari Pedagang
"Sehingga bisa nol persen APBD untuk pembangunannya, karena investor yang membangun, sedangkan restribuasi kita yang kendalikan," pungkasnya. (alf)