BLITAR, MEMORANDUM.CO.ID - Dugaan penyelewengan keuangan di Koperasi Kemenag Kabupaten Blitar mendapat perhatian khusus dari legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Hendik Budi Yuantoro meminta aparat penegak hukum (APH) untuk jemput bola mengusut dugaan skandal keuangan ini, secara tuntas.
“Agar tidak timbul syak wasangka lebih jauh, APH sebaiknya turun, melakukan pengusutan tuntas,” ujar Hendik kepada wartawan Rabu 21 Agustus 2024.
BACA JUGA:Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Fasilitasi Aspirasi Warga Dusun Jetis Soal Sertifikat Tanah
Dugaan skandal keuangan itu informasinya bernilai milyaran. Salah satunya proyek pengadaan sapi dan pakan ternak senilai Rp 400 juta yang diduga tidak ada pertanggung jawaban.
Koperasi kemenag Kabupaten Blitar diketahui memiliki unit usaha Agro di luar unit simpan pinjam. Unit Agro memiliki program usaha sapi, pakan ternak dan sewa lahan untuk tanaman tebu yang bekerja sama dengan Perhutani.
Dalam praktiknya, modal sapi yang dikelola oleh sejumlah oknum pengurus koperasi itu, diduga tidak ada wujudnya. Modal yang bersumber dari anggota koperasi yang berjumlah 700-an itu diduga dibuat bancakan.
BACA JUGA:Soal Hak Angket dan Interpelasi Sewa Rumdin, Anggota DPRD Kabupaten Blitar: WTP Tak Jamin Bersih KKN
Dugaan skandal keuangan juga terjadi pada pengadaan seragam batik dinas ASN kemenag. Pengadaan batik senilai Rp 200 juta itu gagal lantaran uang diduga diputar oleh pengurus koperasi.
Kabarnya, uang ratusan juta diduga dipakai untuk sejenis money game dengan harapan dapat untung, tapi ternyata tidak kembali. Amburadulnya pengelolaan keuangan koperasi kemenag Kabupaten Blitar juga terjadi di unit simpan pinjam.
Ada kredit macet atau tunggakan keuangan sebesar Rp 5 miliar, dengan penunggak terbesar diduga datang dari para oknum pengurus koperasi beserta koleganya.
BACA JUGA:Progres Masih 3 Persen, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sidak Pembangunan Jembatan Dawuhan
Informasinya, nilai agunan yang dipakai untuk pinjaman tidak sebesar dana koperasi yang dipinjam.
Hendik mengaku prihatin lantaran kemenag merupakan institusi berbasis agama. Kemudian juga muncul suara-suara di masyarakat jika selama ini kemenag seperti kerajaan yang tidak tersentuh.
Terutama di wilayah Kabupaten Blitar, penataan sumber daya organisasi di kemenag ditengarai kental aroma feodal, mengutamakan kedekatan, keluarga, bukan meritokrasi.