SURABAYA, MEMORANDUM - Dalam rapat pembahasan Perubahan APBD 2024, Fraksi PKS DPRD Surabaya memberikan catatan kepada pemerintah kota. Salah satunya menyoroti tidak adanya rencana pembangunan rusunawa di tahun ini.
BACA JUGA:Bojonegoro Raih UHC Award Kategori Utama dengan Capaian 99,92 Persen
Disampaikan juru bicara fraksi Aning Rahmawati, antrean warga yang ingin menghuni di rusunawa mencapai 12.000 kepala keluarga (KK). Angka ini terus meningkat setiap tahun. Karena itu, pihaknya mendorong agar ada penambahan rusunawa.
BACA JUGA:Pj Wali Kota Batu Hadiri Rakor Perdana Kepala Daerah di IKN
"Kami menyayangkan tidak adanya pembangunan rusunawa pada tahun 2024 ini, padahal antrean penghuni rusunawa sudah mencapai 12.000 KK lebih," tandas Aning, Rabu 14 Agustus 2024.
BACA JUGA:KPK Geledah Rumah Tan Pauli di Surabaya
Di samping itu, Fraksi PKS juga meminta program perbaikan Rutilahu agar dapat dikerjakan secara optimal dan tepat waktu. Sebab, semula dianggarkan untuk 140 unit kini jumlahnya telah ditambahkan menjadi 1640 unit hingga akhir 2024.
"Sehingga kami minta seluruhnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan selesai tepat waktu," tegas Aning yang juga wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.
Selain itu, berkaitan dengan persoalan transportasi publik untuk mengurangi polusi udara dan mengurai kemacetan, Fraksi PKS mendesak pemkot melalui OPD terkait untuk meningkatkan kinerjanya.
BACA JUGA:Penyerahan Sertifikat Gedung PCNU Kota Surabaya: Momen Bersejarah di Kantor Pertanahan
Fraksi PKS berharap pemkot aware dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dalam menggunakan berbagai moda transportasi publik yang disediakan.
BACA JUGA:Piala Super UEFA Jadi Laga Kompetitif Perdana Mbappe Bersama Real Madrid
Menurut Fraksi PKS, semestinya antusiasme warga ini dibalas dengan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan layanan, baik penambahan rute maupun penambahan unit.
BACA JUGA:MU Resmikan De Ligt dan Mazraoui dengan Mahar Rp 1,2 T
Ataupun alokasi anggaran untuk skema buy the service (BTS) pengadaan rute baru dan unit baru melalui andil pihak ketiga, yang sudah berjalan namun jumlahnya dirasa masih belum memadai untuk menampung transportasi sebagian besar warga kota dari berbagai rute. (*)