Pihaknya menduga, surat pengajuan pengunduran diri pj wali kota, karena mau running Pilkada. Itu bukan hal yang ditutupi lagi. Karenanya, ia meminta agar tidak mempolitisasi ASN, APBD untuk kegiatan kampanye.
Dinas lain yang ada perubahan, ada di dinkes, serta DP PR. Bahkan, dibuat untuk insidentil. Karena akan masuk musim hujan, yang membutuhkan banyak kegiatan dan anggaran. Selain itu, untuk Perumda Tugu Tirta, terkait HIPPAM.
BACA JUGA:Divonis Bebas, Anak Anggota DPR RI Nonaktif Menangis
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu HIdayat menyebut penetapan DPRD memang harus ada evaluasi sehingga pihaknya akan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim.
“Ya, semua kabupaten dan kota memang minta cepat. Ya semoga saja, nanti bisa segera ada hasil akhir dari provinsi,” terangnya. (*)