PSI Perjuangkan Raperda Penanggulangan Wabah Virus dan Bakteri

Surabaya, memorandum, co.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Surabaya mendorong lahirnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyebaran virus dan bakteri menular. Regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi Pemkot Surabaya dalam menyiapkan langkah-langkah terkait pencegahan dan penanganan penyebaran virus Corona dan Babah lain, yang diyakini banyak muncul di masa mendatang. Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma menyebut nantinya perda akan mengatur tentang membangun data base dan sistem informasi publik yang transparan , terukur, dan akuntabel. Artinya tidak boleh ada informasi yang disembunyikan terkait keberadaan virus atau bakteri yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Lebih jauh, William menyatakan penting untuk membangun database menggunakan infrastruktur berjenjang dari RT, RW, kelurahan, kecamatan guna mengidentifikasi dan mendata warga yang mengalami gejala . "Tapi semua informasi dan data pasien serta warga terduga harus dilindungi. Tidak boleh dibocorkan apalagi memojokkan korban," tandas William yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya ini. Poin ketiga , lanjut dia, adanya laporan berkala kepada publik terkait upaya pencegahan maupun penanggulangan . Dan keempat memastikan adanya sistem call center atau pengaduan. Kelima menyebarluaskan informasi selengkap-lengkapnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan sebagai bekal masyarakat dalam menyikapi situasi. Ditanya apa perlu diterapkan sistem peringatan dini dan memperketat pengawasan di pintu akses wilayah seperti pelabuhan, terminal, bandara, dan stasiun kereta api? William yang menyandang gelar master dari Universitas Kaiserslautern, Jerman itu, mengaku sangat perlu. Menurut dia, setelah itu diterapkan pemkot harus memastikan tersedianya fasilitas rumah sakit , tenaga medis, dan obat-obatan yang memadai untuk menangani pasien. Rekomendasi lain dari PSI, disebutkan William adalah Pemkot harus sigap menyediakan kebutuhan pokok berupa makanan dan air bersih dalam keadaan darurat, serta relokasi anggaran daerah untuk mengatasi situasi darurat. Belajar dari pernyataan kontroversial Anies Baswedan yang menyebut moda transportasi kereta rel listrik(KRL) berpotensi menjadi medium penyebaran virus corona, William menilai pemkot perlu menyiapkan skema pengaturan ruang publik , sistem transportasi, pusat perbelanjaan, sekolah, dan kantor untuk menekan kemungkinan penyebaran virus. Bahkan, lanjut William , pemkot harus siap dengan skema penutupan ruang publik dan pusat-pusat keramaian jika keadaan mulai genting. Seperti yang dilakukan Italia dan negara -negara lain yang mengisolasi penduduk dan melakukan lockdown wilayahnya. Sementara anggota fraksi PSI, Josiah Michael menambahkan, melengkapi rekomendasi perda, harus ada lembaga yang berwenang penuh sebagai led sector dan mengatur bagaimana hubungan kelembagaan dengan organisasi pemerintah lainnya serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus atau wabah serupa di kemudian hari. (dhi/gus)