DPRD Surabaya Tegaskan Prioritas Kebijakan Fiskal, Pendidikan, Transportasi, dan Penguatan BUMD dalam RPJMD

“Pembangunan moda transportasi massal harus mengacu pada integrasi wilayah metropolitan, agar mobilitas warga tidak terhambat dan pertumbuhan kawasan pinggiran bisa lebih terkoneksi,” ungkap Herlina.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Usulkan Hentikan Proyek 3 SMPN Baru, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Sementara dari sisi pendanaan, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi strategi utama untuk menopang pembiayaan pembangunan. Herlina mengungkapkan bahwa dari enam BUMD milik Kota Surabaya, hanya dua yang mendapat opini WTP dari BPK pada tahun 2024, yakni PDAM dan BPR Surya Artha Utama (SAU).

“RPJMD 2025–2030 akan melakukan penguatan pada BUMD agar nantinya mampu menjadi penyokong UMKM dan meningkatkan deviden,” tegas Herlina.

Pemerintah Kota akan mengucurkan penyertaan modal sebesar Rp40 miliar kepada BPR SAU sepanjang tahun 2025 hingga 2030. Dari jumlah tersebut, Rp35 miliar akan dikucurkan langsung melalui rencana kerja lima tahunan, sedangkan Rp5 miliar dialokasikan melalui PAK 2025.

BACA JUGA:Pansus DPRD Surabaya Dorong Layanan Akta Kelahiran dan Kematian Online 1x24 Jam

“Penyertaan modal akan dikucurkan sepanjang 2025–2030 dengan total anggaran Rp40 miliar, hal ini dimaksudkan agar nantinya pelayanan sistem gaji, honor, ATM dan mobile banking dapat terlayani dengan baik untuk seluruh ASN, tenaga kontrak, honorer, DPRD dan UMKM di Kota Surabaya,” imbuhnya.

Herlina juga menegaskan pentingnya mendorong UMKM naik kelas menjadi UKM atau IKM agar lebih kuat sebagai penggerak perekonomian daerah. Pemkot diharapkan tidak hanya fokus pada jumlah program, tapi lebih pada hasil nyata yang meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kedepan Pemerintah Kota juga dapat menjadi penyokong pertumbuhan UMKM menjadi UKM atau IKM, agar dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang lebih kuat dan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” tandasnya.(alf)

Sumber: