DPRD Surabaya Tegaskan Prioritas Kebijakan Fiskal, Pendidikan, Transportasi, dan Penguatan BUMD dalam RPJMD
Herlina Harsono Njoto,--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2030 DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menegaskan pentingnya penguatan kebijakan fiskal untuk menopang pembangunan sektor prioritas.
Herlina mengungkap kebutuhan besar belanja daerah yang harus diimbangi dengan pendapatan berkelanjutan guna menjamin kelancaran layanan publik.
Mini Kidi--
“Penguatan sektor pendapatan mutlak diperlukan mengingat kebutuhan belanja di RPJMD 2025–2030 ini termasuk besar,” ujar Herlina, Rabu 9 Juli 2025.
Politisi Partai Demokrat tersebut menyebut perlunya perencanaan fiskal jangka menengah berbasis risiko. Pemerintah Kota, kata Herlina, harus mulai menerapkan Fiscal Space Assessment secara tahunan dan anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting) agar belanja daerah benar-benar memberi manfaat konkret bagi masyarakat.
“Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya juga perlu mempersiapkan strategi mitigasi resiko terhadap APBD untuk dapat menyeimbangkan pendapatan dan belanja dengan tepat agar agenda-agenda pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tutur Herlina.
BACA JUGA:Jam Malam Anak Dinilai Belum Efektif, DPRD Surabaya Minta Evaluasi
Salah satu perhatian utama dalam RPJMD mendatang adalah sektor pendidikan. Dalam lima tahun ke depan, Pemkot merencanakan pembangunan empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan tujuh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru, tersebar di Tambaksari, Pabean Cantian, Sawahan, Bubutan, dan sejumlah kecamatan lainnya.
“Pemerataan layanan pendidikan harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang yang berdampak langsung pada indeks pembangunan manusia (IPM),” jelasnya.
Tak hanya dari sisi kuantitas, Herlina juga menyebut pentingnya layanan pendidikan yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Pemkot akan memperluas Unit Layanan Disabilitas (ULD) hingga ke jenjang PAUD, SD, SMP, serta pendidikan nonformal, dengan dukungan SDM, infrastruktur, dan kurikulum yang ramah disabilitas.
“Pendidikan inklusif bukan hanya jargon, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan semua warga kota mendapat akses yang adil dan setara,” katanya.
Dalam sektor transportasi, RPJMD 2025–2030 juga mengusung pengembangan jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi. Rencananya, akan dikembangkan 11 rute trunk dan 30 rute feeder secara bertahap, melampaui kondisi saat ini yang hanya memiliki tiga rute trunk dan sebelas feeder.
Sumber:
- Share:
