RAPBD Surabaya 2027 Tembus Rp12,82 Triliun, Belanja Pegawai 24,86 Persen

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya 2027 mulai memasuki pembahasan lebih detail. Dengan nilai anggaran mencapai Rp12,82 triliun, komposisi belanja daerah menjadi salah satu bagian yang bakal mendapat sorotan dalam pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.

Besaran RAPBD tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Rabu (30/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. Agenda rapat yakni mendengarkan jawaban Pemkot Surabaya atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan sehari sebelumnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam rapat tersebut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto.
Lilik memaparkan, total RAPBD Surabaya 2027 mencapai Rp12.825.566.228.783. Anggaran itu terdiri atas belanja daerah sebesar Rp12.628.010.166.528 dan pengeluaran pembiayaan Rp197.555.122.255.

Gempur Rokok Illegal--
Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai. Pemkot mengalokasikan belanja pegawai sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah.

“Belanja pegawai pada RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini masih berada di bawah batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” kata Lilik.

Besarnya postur anggaran tersebut membuat pembahasan di tingkat komisi menjadi penting. Setiap pos belanja nantinya akan kembali dicermati, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan kemampuan pendapatan daerah dalam menopang program pembangunan.

Selain belanja, Pemkot Surabaya memproyeksikan perekonomian Kota Pahlawan tumbuh 5,84 persen pada 2027.
Lilik mengatakan, proyeksi tersebut telah memperhitungkan berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian daerah. Salah satunya dinamika geopolitik dan perubahan harga energi global.

Di sektor sosial, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan. Pemkot menyatakan penanganan kemiskinan akan diarahkan melalui dua pendekatan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan.

Sementara untuk menekan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot bakal memperkuat pelatihan berbasis kompetensi dan praktik kerja vokasi.
Langkah tersebut diarahkan agar keterampilan masyarakat lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja.

Dari sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya pada 2027 diproyeksikan meningkat 2,57 persen.
Optimalisasi penerimaan bakal dilakukan melalui sejumlah sektor, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemkot juga mengandalkan digitalisasi dan pemutakhiran data untuk mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Di sisi pembiayaan pembangunan, Pemkot masih memanfaatkan skema pembiayaan alternatif dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pembiayaan tersebut memiliki tenor hingga Desember 2029.

Dana itu diarahkan untuk mendukung sejumlah proyek infrastruktur prioritas. Di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan, hingga penanganan genangan.

Sementara di sektor pelayanan dasar, Pemkot kembali menegaskan capaian Universal Health Coverage (UHC) Surabaya sejak 2022.

Dengan capaian tersebut, warga yang memiliki KTP Surabaya dapat memperoleh layanan kesehatan gratis sesuai ketentuan program yang berlaku.

Untuk sektor pendidikan, Pemkot menyatakan pembangunan infrastruktur sekolah harus dilakukan secara tepat sasaran. Fokusnya mencakup peningkatan sarana dan prasarana sekolah negeri, pengadaan perlengkapan kelas, serta penguatan karakter siswa.

Setelah jawaban Pemkot disampaikan dalam paripurna, pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya bergeser ke tingkat komisi DPRD Surabaya.

Laila Mufidah mengatakan, pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan finalisasi anggaran melalui rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya.

“Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan pada rapat di tingkat komisi. Dilanjutkan dengan menyusun perangkaan dan finalisasi perangkaan pada rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Laila.

Tahap akhir akan ditutup dengan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi. Dengan postur anggaran mencapai Rp12,82 triliun, pembahasan tersebut bakal menjadi ruang bagi DPRD untuk mencermati kembali setiap pos belanja dan sumber pendapatan sebelum RAPBD 2027 ditetapkan menjadi APBD. (alf)

Sumber: