Akademisi Unair Ingatkan Risiko di Balik Kebijakan WFH ASN Jumat
Ilustrasi--
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Parlaungan Iffah Nasution mengingatkan risiko kebijakan Work From Home ASN setiap Jumat terkait akuntabilitas kinerja dan potensi penurunan produktivitas, di Surabaya, Rabu 8 April 2026.
Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat mulai April 2026.
Mini Kidi Wipes.--
Kebijakan ini diklaim sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi sekaligus mendorong transformasi cara kerja birokrasi.
Parlaungan Iffah Nasution mengatakan, WFH menjadi momentum penting untuk merombak budaya kerja ASN secara mendasar.
"WFH memaksa birokrasi lebih akuntabel. Penilaian tidak bisa lagi bertumpu pada absensi, tapi harus berbasis output kerja yang jelas dan terukur," kata Parlaungan.
BACA JUGA:ASN Pemprov Jatim Terapkan WFH Rabu dan Tunggu Sinkronisasi Kebijakan Pusat
Menurutnya, selama ini ukuran kinerja ASN masih kerap terjebak pada formalitas kehadiran fisik.
Dengan skema WFH satu hari dalam sepekan, pendekatan tersebut dinilai tidak lagi relevan.
Selain itu, sejumlah daerah mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan untuk memantau kinerja pegawai secara real-time.
BACA JUGA:ASN Pemkot Pasuruan Tak Ada WFH, Jumat Tetap Masuk Tanpa Mobil
Namun, ia mengingatkan kebijakan ini juga memiliki potensi persoalan baru.
"Risiko kaburnya batas antara jam kerja dan waktu pribadi cukup besar jika tidak diimbangi sistem pengawasan yang ketat dan terintegrasi," jelasnya.
Ia menilai pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH berpotensi meningkatkan aktivitas pribadi karena berdekatan dengan akhir pekan.
Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--
Sementara itu, pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan normal meski kebijakan WFH diterapkan.
Menurutnya, tantangan terbesar berada pada level manajerial dalam memastikan capaian kerja ASN tetap terukur.
Lebih jauh, kebijakan ini menjadi ujian bagi konsistensi digitalisasi birokrasi di Indonesia.
BACA JUGA:Pemprov Jatim Siap Sesuaikan Skema WFH ASN Mengikuti Arahan Pemerintah Pusat
Ia menegaskan keberhasilan kebijakan sangat ditentukan kesiapan infrastruktur digital, terutama di daerah.
Dengan demikian, WFH bukan sekadar hari kerja dari rumah, melainkan bagian dari pergeseran budaya kerja berbasis hasil.(Ain)
Sumber:
- Share:
