Dindik Jatim Bentengi Siswa dari Jeratan Ideologi Ekstrem di Dunia Maya

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons temuan mengkhawatirkan dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terkait paparan ideologi kekerasan ekstrem pada anak di bawah umur.

Melalui koordinasi masif dengan seluruh kepala SMA dan SMK, Dindik Jatim berkomitmen membangun benteng pertahanan digital guna memutus rantai persebaran paham radikal di lingkungan sekolah.

BACA JUGA:Lawan Perundungan Digital, Dindik Jatim Jadikan Bioskop Ruang Refleksi Karakter Guru

Mini Kidi--

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai menegaskan bahwa temuan ini adalah alarm keras bagi dunia pendidikan. Menurutnya, sekolah tidak boleh kecolongan oleh konten-konten provokatif yang menyamar di ruang digital.

“Anak-anak kita hari ini hidup dalam ruang digital yang bergerak sangat cepat. Tanpa pendampingan, pengawasan, dan literasi yang tepat, mereka rentan terpapar konten berbahaya yang tidak selalu tampak secara kasat mata,” ujar Aries dalam keterangannya, Jumat 9 Januari 2026.

BACA JUGA:Jaga Kualitas SDM, Dindik Jatim Percepat Revitalisasi Sarpras Sekolah di 2026

Langkah responsif ini dipicu oleh rilis terbaru Densus 88 yang mengidentifikasi 70 anak di Indonesia terpapar ideologi kekerasan. Ironisnya, ideologi ini masuk melalui celah yang sangat dekat dengan keseharian remaja, yakni kanal digital berkedok komunitas True Crime.

Berdasarkan data tersebut, Jatim menempati posisi ketiga tertinggi secara nasional dengan 11 kasus, setelah DKI Jakarta (15) dan Jawa Barat (12), dengan rentang usia korban antara 11 hingga 18 tahun.

Sebagai strategi utama, Aries menyiapkan konsep Literasi Digital Reflektif. Alih-alih hanya mengajarkan teknis penggunaan gawai, sekolah di bawah naungan Dindik Jatim didorong untuk melatih nalar kritis siswa.

BACA JUGA:Gerbang SNBP 2026 Dibuka, Kadindik Jatim Bidik Barometer Prestasi dan Minta Tak Ada Manipulasi Data

Tujuannya agar siswa mampu menunda reaksi emosional terhadap konten provokatif dan memahami dampak dari setiap informasi yang mereka konsumsi.

"Literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan karakter dan penguatan Profil Pelajar Pancasila, bukan sekadar pelajaran tambahan," tegas pejabat lulusan IPDN tersebut.

Tak hanya kurikulum, sisi pengawasan juga diperketat. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas kini dioptimalkan sebagai detektor dini perubahan perilaku siswa.

Sumber: