GMPK Dorong Pemerintah Tuntaskan Proyek Strategis, dan Beri Perhatian Serius pada Pesantren!

Oleh: *ABD. AZIZ*

Advokat, Legal Consultant, Lecture, Columnist, Mediator Non Hakim, dan CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW. Kini, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Periode 2025-2029

 

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsentrasi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) turut senang dan bangga atas pengangkatan Associete Profesor Firman Wijaya sebagai Staf Khusus Menteri Dody Hanggodo pada Bidang Perdata dan Tata Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 

Lebih dari itu, GMPK berharap, Kementerian Pekerjaan Umum ini, bersih dari praktik korupsi, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang menelan anggaran fantastis dari APBN, yang menggelontorkan dana sebesar Rp146,98 triliun (2024), Rp110,95 triliun (2025), Rp81,38 triliun (efisiensi), Rp29,57 triliun (APBN 2025). 

BACA JUGA:Diduga Korban Malpraktik Laporkan RS Cakra Pindad ke Polres Malang

Mini Kidi--

Dana rakyat yang begitu besar ini, haruslah tepat guna dan tepat sasaran agar potensi korupsi dapat diproteksi. Dengan demikian, rakyat dapat merasakan manfaat dari proyek-proyek yang digawangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang kini melibatkan sosok berintegritas seperti Firman Wijaya agar keberadaan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) ini menemukan relevansinya dalam memberikan saran dan masukan pada Menteri.

Sebagai Staf Khusus yang terakhir bergabung di Kementerian yang sangat seksi ini, haruslah turut berkontribusi dalam penuntasan proyek-proyek di bawah Kementerian PU yang sangat beragam dan mencakup berbagai sektor, seperti Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan. Juga, beberapa proyek dan jalan tol yang sedang atau akan digarap, termasuk tol Gilimanuk-Mengwi di Bali, tol Pejagan-Cilacap, dan Tol Sentul di Kerawang. 

BACA JUGA:Polres Malang Matangkan Pengamanan Laga Perdana Arema FC di Kanjuruhan

Selain itu, ada pula proyek-proyek yang memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di bidang lain, seperti pembangunan bendungan, pengelolaan sampah, misalnya di TPAS Manggar di Balikpapan dan program Sekolah Rakyat. Jika ada proyek-proyek yang berpotensi menjadi kasus-kasus yang potensial akan terjadinya praktik korupsi di Kementerian PU, agar dibuka dan didorong untuk diekspose seluas-luasnya agar publik tahu dan bisa berpartisipasi dalam bentuk pengawasan. 

Hal ini penting, mengingat keberadaan masyarakat sipil sangatlah membantu dalam melakukan monitoring agar kebocoran dana APBN dapat ditekan sedemikian rupa, seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai, nahkoda negri ini sudah serius dalam ikhtiar pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak mendapatkan dukungan dari para pembantunya, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum, yang postur anggarannya sangat tinggi dibandingkan dengan Kementerian lainnya;

BACA JUGA:Kapolres Malang Apresiasi Kampung BeNar Desa Landungsari

Secara kelembagaan, GMPK akan memilih aktif dalam memantau secara ketat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan segala kebijakannya, dan mengambil posisi sebagai mitra kritis, mendorong apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo agar efektifitas dan efesiensi anggaran serta tidak ada celah kebocoran untuk terjadinya pemufakatan jahat yang berujung pada praktik korupsi, terutama terkait infrastruktur pembangunan jalan tol, seperti Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) yang progresnya terus dikebut hingga Situbondo, tol Probolinggo-Lumajang, yang bertujuan memperlancar akses menuju kawasan wisata, seperti Bromo dan Semeru sehingga terjadi konektivitas dan ekonomi Jawa Timur, Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, dan lain-lain. 

Selain itu, dengan dana yang sangat memadai, GMPK pun mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan para Staf Khususnya untuk memberikan perhatian yang serius terhadap dunia Pesantren agar terjadi sinergitas antara Ulama--para Kiai--dengan Umara--di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto--, yang menurut sejarah panjang Indonesia, kehadiran Ulama dan Umara, tidak terpisahkan sehingga tokoh Pesantren mampu berkontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan kepribadian bangsa. 

BACA JUGA:Tayangan Trans7 Melecehkan Pesantren, PCNU Kabupaten Malang Protes Keras

Sumber: