Ikuti Zoom Stranas PK, Kabag TU Kanwil BPN Jatim Dorong Peningkatan Nilai ITKP dan Pencegahan Korupsi

KEDIRI, MEMORANDUM.CO.ID - Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil BPN Jatim, Yetty Nurbuati Krystianti, mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan, di ruang Rapat Tata Usaha, bersama Pejabat Pembuat Komitmen serta Operator aplikasi SiRUP Kantor Wilayah BPN Jatim.

Rakor ini difokuskan pada upaya peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), yang merupakan tindak lanjut program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

​Rapat dilaksanakan dengan beberapa agenda utama, yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan dan integritas. 

BACA JUGA:Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Kakanwil BPN Jatim Tekankan Penyelesaian PSN Sesuai Target

Mini Kidi--

Kabag TU, Yetty Nurbuati Krystianti beserta peserta rapat lainnya membahas langkah-langkah konkret dalam menguatkan sistem internal untuk meminimalkan risiko praktik korupsi, sejalan dengan mandat Stranas PK.​

Selain itu, pihaknya juga mendorong pelaksanaan program yang tidak hanya berfokus pada proses, tetapi juga pada capaian dan hasil nyata dengan memperkuat kerja sama program pencegahan korupsi, khususnya yang terkait dengan penilaian kinerja penyediaan barang dan jasa (PBJ).

Kehadiran Kabag TU, Yetty Nurbuati Krystianti dalam zoom meeting ini menegaskan komitmennya sebagai pimpinan lembaga untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam setiap aspek tata kelola, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA:Demi Pelayanan Cepat dan Efisien, Kepala BPN Jatim Sosialisasikan Permen Baru Pelimpahan Kewenangan Hak Tanah

​Dalam sesi monitoring dan evaluasi ini, terdapat beberapa poin teknis yang menjadi fokus pembahasan. Antara lain optimalisasi penilaian kinerja (E-Kontrak), pembahasan mengenai cara memaksimalkan sistem E-Kontrak dalam menilai kinerja penyedia barang dan jasa secara elektronik dan akuntabel, serta pemberian panduan dan pendampingan untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa melalui tender dicatat dan dilaporkan dengan benar.

​"Meskipun fokus utama adalah pengadaan, rapat juga mencakup pendampingan untuk verifikasi buku tanah dan surat ukur dan menekankan pentingnya akurasi dan integritas data pertanahan dalam rangka peningkatan layanan publik," terangnya.

#Kantah ATR/BPN Tulungagung

Sumber: