Ancaman Predator Digital, DPRD Soroti 137 Kasus Kekerasan Anak di Jawa Timur

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Ancaman predator digital sudah mengkhawatirkan. Ancaman terbesar datang dari layar ponsel. Karena itu, menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus kekerasan anak di Jawa Timur, kini memasuki fase yang lebih mengkhawatirkan. Bukan lagi sekadar perundungan atau kekerasan fisik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, angkat bicara keras menyusul data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jatim yang mencatat 137 laporan kasus kekerasan terhadap anak hanya dalam kurun Januari hingga April 2026.

BACA JUGA:Ketua DPRD Jatim Ikuti Retret di Akmil Magelang, Kenakan Seragam Loreng

Mini Kidi Wipes.--

Data yang diungkap Ketua Komnas PA Jatim, Febri Kurniawan Pikulun, menunjukkan pola kejahatan yang berubah drastis. Dari perundungan, kekerasan seksual, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kini bergeser ke ranah digital yang jauh lebih sulit terdeteksi.

“Ini bukan lagi sekadar kasus biasa. Dunia digital sudah berubah menjadi ruang yang rawan bagi anak-anak. Bahkan bisa disebut sebagai ‘ladang predator baru’,” tegas Sri Wahyuni, Minggu, 19 April 2026.

BACA JUGA:Raperda Transportasi Publik Terintegrasi Masuk Bapemperda DPRD Jatim

Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--

Ia menyoroti maraknya modus kejahatan berbasis teknologi, khususnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menjebak korban. Pelaku memanfaatkan foto anak-anak yang dikirim secara personal, lalu memanipulasinya untuk pemerasan hingga eksploitasi.

“Ini sangat berbahaya. Anak-anak tidak sadar sedang masuk dalam jebakan. Sekali data pribadi atau foto mereka dipegang pelaku, itu bisa menjadi alat tekanan yang sangat kejam,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

BACA JUGA:PKS Jatim Pasang Target Tinggi untuk Pemilu 2029: 12 Kursi DPRD Jatim dan 8 Kursi DPR RI

Sri Wahyuni menilai, lonjakan kasus ini menjadi bukti bahwa perlindungan anak di era digital masih sangat lemah. Ia mendesak adanya langkah konkret, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari orang tua dan lembaga pendidikan.

Menurutnya, pendekatan lama sudah tidak cukup. Literasi digital harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar tambahan.

“Kalau kita masih pakai cara lama, kita akan selalu tertinggal. Kejahatan sudah pakai AI, tapi perlindungan kita masih konvensional,” ujarnya.

Sumber: