Dorong Digitalisasi Aset Tidur untuk Dongkrak PAD Surabaya dan Hadapi Pemangkasan TKD
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dihadapkan pada tantangan finansial serius menyusul proyeksi pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp730 miliar pada tahun 2026.
Menghadapi situasi ini, DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot tidak hanya melakukan efisiensi, tetapi juga proaktif menggali sumber pendapatan baru dengan membangkitkan potensi ribuan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Mini Kidi--
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa optimalisasi aset melalui platform digital merupakan langkah strategis yang harus segera dieksekusi.
Menurutnya, digitalisasi aset daerah adalah jurus jitu untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan di tengah ancaman penyusutan anggaran.
BACA JUGA:Manfaatkan Medsos, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bangun Jembatan Akuntabilitas Politik
“Salah satu jurus yang harus dilakukan, dan saya sangat berharap, adalah optimalisasi aset yang saat ini masih banyak belum bekerja untuk PAD kita,” ujar Bahtiyar Rifai, Selasa 14 Oktober 2025.
Bahtiyar menyoroti realitas di lapangan, di mana ribuan aset milik Pemkot, terutama berupa tanah dan bangunan, masih dalam kondisi tidur atau idle. Banyak di antaranya hanya ditandai plang kepemilikan tanpa ada rencana pemanfaatan yang jelas.
BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Surabaya Sindir Camat Benowo: Jangan Tutup Mata Terhadap Eks Prostitusi Moroseneng
“Kalau di lapangan, kita sering lihat hanya ada plang ‘Tanah Milik Pemerintah Kota Surabaya’. Tapi tanah ini mau diapakan, tidak ada kejelasan. Padahal, jika dimanfaatkan sesuai aturan, aset ini bisa menjadi mesin ekonomi baru,” jelasnya.
Politisi Fraksi Gerindra ini memberikan contoh konkret. Lahan kosong bisa disewakan secara legal kepada pelaku usaha mikro seperti warung kopi atau jasa laundry.
Langkah ini tidak hanya memberikan pemasukan bagi kas daerah, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
BACA JUGA:DPRD Soroti Tumpang Tindih Bantuan di Surabaya, Kolaborasi Baznas dan Pemkot Jadi Kunci
“Misalkan ada pengusaha warung kopi yang ingin berkembang di Surabaya, tidak apa-apa manfaatkan aset Pemkot, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini akan membuka peluang bagi semua,” tegas Bahtiyar.
Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang modern dan akuntabel, Bahtiyar Rifai mengusulkan pembuatan platform digital berbasis website sebagai etalase online seluruh aset Pemkot Surabaya.
Platform ini, menurutnya, harus menyajikan data lengkap dan mudah diakses publik, mencakup foto, lokasi, luas, spesifikasi, serta nilai sewa hasil appraisal.
“Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah pendataan seluruh aset. Didata, difoto, dan ada appraisal yang menilai berapa nilai sewanya. Nanti semua dipampang di situ sehingga terbuka, tidak ada permainan,” jelasnya.
Dengan adanya etalase digital ini, calon penyewa tidak perlu lagi melalui birokrasi berbelit atau berisiko bertemu calo.
“Tinggal klik saja di website, masyarakat bisa lihat aset mana yang tersedia, di mana lokasinya, dan berapa harganya. Mau berkontrak di Kelurahan A, luas sekian, harga sekian, syaratnya apa, langsung proses. Selesai. Semuanya terbuka,” tegas Bahtiyar.
Agar sistem ini berjalan optimal, Bahtiyar menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan aparat di tingkat wilayah seperti kecamatan dan kelurahan.
BACA JUGA:Geliat Prostitusi di Eks Lokalisasi Moroseneng, Anggota DPRD Ditawari Layanan Esek-Esek Rp 200 Ribu
Menurutnya, perangkat di tingkat bawah memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi aset di wilayah masing-masing.
“Pemerintah punya birokrasi di bawah. Ada kelurahan dan kecamatan dengan banyak SDM yang bisa diberdayakan untuk mendata. Perlu ada pelatihan atau bimtek agar cara pendataan dan pemotretan seragam dan berkualitas,” sarannya.
Ia optimistis bahwa gagasan ini sangat realistis untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Rekam jejak Pemkot Surabaya yang telah berhasil mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik seperti Wargaku dan Klampid New Generation menjadi bukti bahwa kapasitas teknis dan sumber daya untuk membangun platform aset digital sudah tersedia.
BACA JUGA:Prostitusi Moroseneng Benowo Kembali Marak, DPRD Surabaya Kecam Kegagalan Lurah dan Camat
“Tidak ada kata terlambat. Membuat website itu cepat. Bisa dimulai dengan basis web, lalu dikembangkan terus dengan fitur updating foto terbaru. Jadi warga bisa melihat kondisi terkini aset yang diminati,” ujarnya.
Melalui digitalisasi ini, Bahtiyar yakin aset-aset yang telah lama tertidur dapat dibangunkan untuk bekerja produktif, menjadi motor penggerak ekonomi baru, dan memperkuat fondasi keuangan Kota Surabaya.
“Aset yang sudah tidur lama ini harus bisa bekerja untuk Surabaya sehingga PAD kita bisa terus meningkat,” pungkasnya.
Sumber:
- Share:
