Belajar dari Kendal, Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Surabaya Bakal Adopsi Konsep Hunian Murah untuk MBR

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) hunian layak DPRD Kota Surabaya tengah menggodok formula terbaik untuk penyediaan rumah terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pansus melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, untuk melakukan benchmarking pada Kamis 3 Juli 2025.

Rombongan legislator Kota Pahlawan ini meninjau langsung Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) di Kecamatan Limbangan, Kendal, yang menjadi proyek percontohan hunian murah berbasis konsep hijau. Di atas lahan seluas 4,2 hektare, berdiri 386 unit rumah yang diperuntukkan bagi warga MBR.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Usulkan Hentikan Proyek 3 SMPN Baru, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Mini Kidi--

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko yang turut dalam rombongan mengaku terkesan dengan model pengelolaan dan segmentasi yang diterapkan di Kendal. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah prioritas yang diberikan kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.

“Luar biasa, pemerintah Kendal memprioritaskan para guru untuk mendapatkan rumah di BSA. Ini akan kami adopsi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Yona Bagus. 

Menurutnya, keberhasilan Kendal menyediakan hunian tipe 36 dengan luas lahan 60 meter persegi yang terjangkau ini harus menjadi pelecut bagi Surabaya. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah memiliki grand design yang jelas dengan target dan linimasa yang terukur.

BACA JUGA:Komisi D DPRD Surabaya Kawal Pembangunan Tiga SMPN Baru, Nasib Sekolah Swasta Jadi Perhatian

“Kalau Kendal bisa, Surabaya tentu tidak ada alasan untuk kesulitan. Kami ingin tahu, berapa target ribuan unit rumah yang ingin disediakan pemerintah Kendal untuk MBR dalam beberapa tahun ke depan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Dalam diskusi bersama jajaran Pemkab Kendal dan pengembang, Pansus mendapatkan gambaran utuh bahwa kunci sukses proyek ini adalah pemanfaatan lahan milik Bank Tanah Negara yang dikelola oleh ATR/BPN. Selain rumah tapak, kawasan BSA juga dilengkapi dua blok rumah susun sederhana milik (Rusunami) dan sembilan Ruko.

Keterjangkauan program ini dirasakan langsung oleh salah seorang penghuninya, Tusyani, yang berprofesi sebagai tukang bangunan. 

BACA JUGA:Cegah Kebocoran PAD, DPRD Surabaya Desak Terapkan Parkir Cashless

"Total Down Payment saya Rp5 juta, angsurannya Rp1.060.000 per bulan dengan tenor 240 bulan,” ungkapnya kepada rombongan Pansus.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Mohammad Saifuddin, menyatakan hasil kunjungan ini sangat relevan dengan kondisi Surabaya. Ia menyebut Surabaya memiliki ketersediaan lahan di wilayah barat dan timur yang potensial untuk dikembangkan.

Sumber: