Cegah Kebocoran PAD, DPRD Surabaya Desak Terapkan Parkir Cashless

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Upaya untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran terus disuarakan. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta, mendesak Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), untuk segera menerapkan sistem pembayaran nontunai atau cashless secara lebih terfokus dan masif.

Menurut Yuga, langkah strategis yang paling realistis saat ini adalah memulai penerapan wajib cashless untuk kendaraan roda empat atau mobil. Ia meyakini sebagian besar pemilik mobil di Surabaya sudah akrab dengan transaksi nontunai.

BACA JUGA:Cari Figur Profesional, DPRD Surabaya Kawal Ketat Seleksi Sekda Agar Bebas Kepentingan Politik

Mini Kidi--

"Mobil itu harus bayar pakai QRIS. Itu kan gampang, semua orang kalau punya mobil pasti punya kartu Flazz lah minimal karena mereka butuh e-tol," ujar Yuga. 

Untuk menguji efektivitas kebijakan ini, Yuga mengusulkan agar dishub membuat proyek percontohan di satu lokasi strategis terlebih dahulu.

"Buat percontohan satu aja, paling gampang Jalan Tunjungan. Kalau bisa (berhasil), baru diperluas," tegasnya.

BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Penertiban Jam Malam Anak-anak Dilakukan Edukatif dan Humanis

Ia mengakui bahwa tantangan di Surabaya cukup besar karena banyaknya kantong parkir, terutama parkir di tepi jalan umum. Namun, Yuga menyarankan agar Surabaya bisa mencontoh kebijakan yang sudah berjalan di kota lain, seperti Medan, di mana setiap juru parkir (jukir) dibekali mesin Electronic Data Capture (EDC).

"Di Medan kan sudah tuh, jadi setiap jukir punya EDC di badannya. Walaupun akhirnya ada yang menyalahgunakan, tapi kan itu sudah kebijakan yang bagus. Minimal satu dua tempat, biar orang tahu dan disosialisasikan," jelasnya.

Menurutnya, kunci keberhasilan sistem ini adalah kemudahan akses bagi pengguna. Jika jukir membawa EDC portabel yang dikalungkan, warga akan lebih mudah melakukan pembayaran dengan cara tap kartu elektronik mereka.

BACA JUGA:Nunggak PBB Rp15 M, DPRD Surabaya Desak Pengembang Darmo Permai Serahkan PSU

"Saya rasa kalau semakin cashless, itu semakin sedikit kebocoran," imbuhnya.

Legislatif dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mengkritisi penerapan cashless yang sudah ada namun belum optimal karena berlaku secara umum untuk semua jenis kendaraan. Menurutnya, hal ini menjadi kendala karena banyak pengendara sepeda motor yang belum memiliki kartu elektronik, sehingga transaksi tunai tetap terjadi dan tujuan menekan kebocoran tidak tercapai.

Sumber: