Pengangguran di Jatim Tinggi, Fraksi PDIP Desak Tambahan Rp250 M untuk Padat Karya dan UMKM
Pengangguran di Jatim Tinggi, Fraksi PDIP Desak Tambahan Rp250 M untuk Padat Karya dan UMKM --
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim memberikan catatan pada sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait transparansi belanja sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum optimal.
Hal ini disampaikan pada pendapat akhir atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
BACA JUGA:PDIP Jatim Targetkan 3.500 Kader Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional
Mini Kidi--
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim Dewanti Rumpoko mengatakan, tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah.
“Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ujar Dewanti Rumpoko saat rapat paripurna.
Untuk itu Fraksi PDIP kata Dewanti meminta perlunya keterbukaan data realisasi belanja sektoral khususnya terkait sektor pendidikan dan kesehatan.
"Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang di berikan pada belanja sektoral transparan dan bisa dipahami," ucapnya.
Tak hanya soal itu, Fraksi PDIP juga menyoroti angka kemiskinan yang masih stagnan di angka 10,13% per Maret 2024, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%.
Kedua indikator ini dinilai menjadi bukti bahwa program-program kesejahteraan rakyat belum memberikan dampak signifikan. “Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegas Dewanti.
BACA JUGA:Jaga Soliditas, PAC Genteng PDIP Surabaya Respons Cepat Instruksi Rakorcab
Dirinya menyebut, pendekatan berbasis peta kemiskinan akan jauh lebih efektif dalam memastikan intervensi tepat sasaran.
Sumber:
- Share:
