Prestisius! 6 Kali Berturut-turut Kabupaten Lumajang Sabet Penghargaan Opini WTP

LUMAJANG, MEMORANDUM – Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meraih penghargaan prestisius dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya berturut-turut. 

Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan signifikan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan (TLHP) yang mencapai 90,69 persen hingga Semester II 2023.

Pencapaian tersebut diumumkan secara serentak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur yang menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada 37 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi secara resmi menyerahkan LHP LKPD Tahun 2023 kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis, 2 Mei 2024.

BACA JUGA: Sungguh Terlalu! Dua Tahun Pria asal Cerme, Gresik Cabuli Dua Anak Tiri

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan, 37 pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dengan salah satunya adalah Kabupaten Lumajang.

BACA JUGA:Ketua KPU Kabupaten Blitar: Anggota DPRD Terpilih Maju Pilkada Wajib Mundur

Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni menyambut gembira apresiasi tersebut, menyatakan bahwa capaian ini adalah bukti komitmen dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama dan komitmen untuk menjaga keuangan daerah dengan baik. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mencapai WTP ini," ujar Yuyun, sapaan Indah Wahyuni dalam pernyataannya usai acara Penyerahan LHP LKPD Tahun 2023.

BACA JUGA:Gus Mudhlor Kembali Mangkir, KPK Tak Segan Menindak Pihak yang Menghalangi Proses Penyidikan

Keberhasilan Kabupaten Lumajang dalam meraih WTP dan capaian TLHP tersebut semakin menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta menjadi teladan bagi daerah-daerah lain dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. (*)

Sumber: