Pemilu, Kakorpolairud Tegaskan Personel Tak Boleh Memihak

JAKARTA, MEMORANDUM-Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih, melakukan pengecekan persiapan pengamanan Pemilu 2024, sekaligus kunjungan kerja bertatap muka langsung dengan para personel, di Mako Ditpolairud Polda Jawa Timur, Kamis,18 Januari 2024.

“Saya mendapat tugas dari kabaharkam Polri untuk melakukan pengecekan ke Polda-Polda dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Juga melakukan anev program unggulan kabaharkam polri tentang polisi rw, sambang nusa presisi, kapal perpustakaan terapung dan klinik terapung. Kesempatan ini juga saya gunakan untuk melakukan kunjungan kerja ke Ditpolairud Polda untuk bisa bertatap muka langsung dengan anggota Polairud di wilayah, sehingga ada masukan terkait permasalahan yang dihadapi dalam pelakaanaan tugas,” ujar Yassin.

Dikatakan Yassin, para personel harus menjaga netralitas di dalam pelaksanaan pengamanan pemilihan umum. Memastikan keamanan, mewujudkan demokrasi, dan kelancaran pemilu.

BACA JUGA:Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Kakorlantas Polri Siapkan Terobosan Baru

“Tidak memihak, tidak terlibat politik praktis, dan tidak memberikan fasilitas dinas kepada pasangan calon atau partai politik sebagai sarana kampanye. Menindak tegas anggota Polri dan PNS yang terbukti tidak netral. Kemudian, mewujudkan demokrasi, memastikan keamanan dan kelancaran pemilu,” ungkapnya.

BACA JUGA:Kakorlantas Imbau Masyarakat Hindari Puncak Arus Balik Libur Tahun Baru 1-2 Januari 2024

Sebelumnya, Yassin juga melakukan kunjungan kerja ke Mako Ditpolairud Polda Jawa Tengah, Rabu kemarin. Ia menyampaikan, setiap personel Polri wajib menjaga keamanan selama proses pemilu berlangsung, melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, termasuk membantu mendistribusikan logistik pemilu.

“Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan selama proses pemilu berlangsung, menindak pelanggaran hukum yang terkait dengan pemilu, dan Polri turut membantu mendistribusikan logistik pemilu,” katanya.

Pada kesempatan bertatap muka langsung dengan para personel Yassin menekankan, agar program unggulan kabaharkam polri tetap di laksanakan dan di tingkatkan. Dapat kesimpulan bahwa program unggulan baharkam sudah di laksanakan dengan baik. 

“Hirarki sangatlah diperlukan dalam kesatuan Polri, berikan sikap hormat kepada senior dan komandan. Respek merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas. Kemudian dalam pembinaan personel harus diterapkan di dalam hati setiap personel untuk kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja kualitas, kerja tuntas dengan dilandasi iman dan taqwa,” katanya.

Yassin juga mengingatkan, tugas pokok dan fungsi Korpolairud adalah memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. 

“Saya harapkan dalam pelaksanaan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari, semua personel Polairud bersikap tegas dan humanis kepada masyarakat dan tidak menunjukan sikap yang kasar. Saya mengambil arti dari kata AIRUD, yaitu: (A) Adab dan ahlak yang baik harus dijunjung tinggi; (I) Individu yang tegas, Profesional dan Humanis; (R) Rasional dalam mengambil keputusan; (U) Utamakan tugas negara di atas kepentingan pribadi; dan (D) Dedikasi dan disiplin dalam bekerja.

Lebih lanjut, jenderal lulusan Akpol 1991 itu, meminta jajaran Korpolairud mengimplementasikan Program Prioritas Kapolri dan Kabaharkam melalui peningkatan kapasitas serta kualitas operasional kerja serta pembinaan. Semisal, Polisi RW melakukan tatap muka dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, melakukan security assessment, dan menampilkan personel Polairud sebagai petugas Polisi RW. Kemudian, Sambang Nusa Presisi dengan patroli menyambangi pulau terluar atau terpencil berpenghuni, bersih-bersih pantai, menggelar perpustakaan dan klinik terapung, melakukan pembinaan, menerapkan reward dan punishment. 

Selain itu, meningkatkan kegiatan seperti deteksi dini, surveilance udara, intel perairan, binmas perairan, potensi dirgantara, patroli perairan dan udara di wilayah perbatasan yang dilakukan secara efektif serta efisien, melaksanakan penegakan hukum secara profesional, dan rasional dalam mengambil kebijakan.

Sumber: