Bertekad Ciptakan Pemilu Jurdil, BBHAR Siap Kawal Sejak Masa Kampanye

MALANG, MEMORANDUM- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten Malang. Tidak  mau kecolongan dengan tidak terciptanya Pemilu yang Jujur dan Adil (Jurdil). Pihak DPC PDI perjuangan meminta pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), untuk melakukan pengawalan sejak mulai tahapan.

BACA JUGA:Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Banyuurip Setelah Hujan Deras

"Pada tahapan kampanye terbuka hari ini, kami BBHAR akan semakin ketat dalam melakukan pengawalan dan pengawasan," ujar, Agus Subyantoro SH selaku ketua BBHAR DPC PDI perjuangan kabuoaten Malang, Selasa, 28 November 2023.

BACA JUGA:Polisi Kediri Rutin Sambang Desa Upaya Preventif Pencegahan Kriminalitas

Karena sejak hari ini (28/11) sudah masuk pada tahapan kampanye terbuka Pemilu 2024, maka dari itu BBHAR akan berusaha mengantisipasi timbulnya persoalan atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Pemilu. 

Tidak menutup kemungkinan timbulnya pelanggaran yang berkaitan dengan hukum, pada pelaksanaan tahapan kampanye terbuka. Oleh karena itu pihak BBHAR akan secara ketat, dalam mengawal dan pengawasan demi terciptanya Pemilu yang Jurdil.

" Kami siap untuk mengawal, mengawasi agar proses Pemilu benar-benar berlangsung secara, umum, bebas rahasia dan jujur serta adil," kata, Agus.

Upaya BBHAR, lanjut Agus, siap mengantisipasi atau melakukan upaya hukum bila ditemukan ada indikasi pressure, intimidasi atau pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi Pemilu.

Agus menambahkan, meskipun sejauh ini pada tahapan Pemilu sebelum kampanye terbuka dimulai, pihaknya belum mendapat laporan terkait pelanggaran yang berkaitan dengan hukum, hal itu tidak boleh dijadikan acuan untuk tidak mengambil langkah antisipasi. 

" Sampai hari ini kami belum mendapat laporan atau temuan yang bersifat pelanggaran," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Agus meyakini bahwa tahapan Pemilu kali ini akan berjalan lancar. Hal itu bisa terwujud bila semua elemen penyelenggara Pemilu dapat bekerja secara profesional. 

"Kami yakin penyelenggara KPU dan pengawas dalam hal ini Bawaslu akan profesional dan transparan. Begitu juga dengan ASN, TNI-Polri kami yakin akan netral," pungkas pria berkacamata ini. (kid)

Sumber: