Optimalisasi Tahapan Kampanye, Bawaslu Bojonegoro Rakor Bersama Panwaslu Kecamatan dan Parpol

BOJONEGORO, MEMORANDUM - Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan rapat koordinasi (rakor) persiapan penanganan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu 2024. 

Kegiatan di Aston Bojonegoro City Hotel dihadir panwaslu kecamatan dan partai politik se-kabupaten Bojonegoro. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi (PP Datin) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman bersama terkait persiapan tahapan kampanye Pemilu 2024. 

BACA JUGA:Bawaslu Bojonegoro Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Santri

BACA JUGA:Bawaslu Bojonegoro Ajak Santri Jadi Pengawas Partisipatif di Pemilu 2024

Kemudian mencegah terjadinya adanya dugaan pelanggaran demi terwujudnya Pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara, peserta pemilu dan penyelenggaraannya. 

“Rakor ini mengundang panwaslu kecamatan dan perwakilan partai politik sebagai langkah dalam memberikan informasi atau edukasi dalam menghadapi tahapan kampanye Pemilu 2024,” ujarnya.

BACA JUGA:Tangkal Politik Hoaks dan SARA, Bawaslu Bojonegoro MoU dengan STTM Ar-Fachrudin

BACA JUGA:Hari Demokrasi Internasional, Bawaslu Bojonegoro Gelar Rakor Peningkatan SDM Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebelumnya juga rutin melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, imbauan baik kepada KPU maupun parpol. 

Seperti yang disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo dalam sambutannya menargetkan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bojonegoro zero pelanggaran.

BACA JUGA:Harlah ke-15, Bawaslu Bojonegoro Lakukan Tahtimul Quran

BACA JUGA:Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Bojonegoro Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

“Ketika memang tidak ada pelanggaran berarti pendidikan politik kita, pencegahan kita, SDM kita, dan pengetahuan produk hukum pemilu, sukses dalam mengawal Pemilu 2024. Kalau misalkan ada dan banyak terjadi pelanggaran berarti peserta pemilu ini sudah sangat faham terkait dengan aturan, sehingga budaya kritis demi membangun pemilu yang berintegritas dapat terwujud”ungkapnya.

Sumber: