Gubernur Khofifah: Wujudkan Pemilu Damai, Hindari Politik Identitas, dan Ujaran Kebencian

Dalam hal ini, Khofifah menyebut sinergitas dengan aparat penegak hukum menjadi penting. Utamanya, untuk pengendalian massa pendukung partai serta mendukung tindakan tegas dari aparat jika terbukti mengganggu kelancaran dan kedamaian Pemilu.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat harus kondusif. Harapannya para simpatisan juga turut menjaga kondusifitas pada lingkungan bermasyarakat. Hindari menyebarkan politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian,” tegasnya menambahkan.

Di akhir, Khofifah juga menyampaikan bahwa sengketa yang ditemukan pada Pemilu harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga, semua sengketa pemilu bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.

"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya harap kerja sama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Pemilu ini bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian demi kebaikan bersama," pungkasnya.

Membacakan amanat Kapolri, Kapolda Jatim Irjenpol Toni Harmanto menyebut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang adalah momen politik sehingga hal tersebut adalah pekerjaan besar bagi banyak pihak. 

“Apel ini digelar secara serentak se-Indonesia. Serta Operasi mantap brata berlangsung selama 222 hari mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Apel ini melibatkan gabungan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, instansi terkait serta stakeholder/mitra terkait berjumlah 261.695 personel di seluruh Indonesia,” ucapnya.

“Tentunya pada pesta demokrasi ini, seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi. Mengingat pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena diselenggarakan secara serentak,” ujarnya menambahkan.

Untuk mendukung operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Calling System untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok guna mengantisipasi polarisasi akibat black campaign yang dilengkapi dengan Satgas anti money politik.

“Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas pada pemilu 2024 serta agar masyarakat juga mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten atau kota berkategori kerawanan tinggi serta berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu tahap ketiga Polri terdapat dua provinsi dan satu kabupaten kota yang berkategori sangat rawan.

Dalam kesempatan ini, juga turut dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh Forkopimda Jatim, Penyelenggara Pemilu (Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim) serta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu.

Tidak hanya itu juga turut dilakukan pula peragaan simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2024. (*)

 

Sumber: