Polres Bangkalan Kawal Ketat Pelantikan 146 Kades Hasil Pilkades Serentak

Bangkalan, memorandum.co.id - Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya berupaya maksimal agar pelantikan 146 kades terpilih hasil pilkades serentak gelombang II, berjalan lancar. Pelantikan 146 kades terpilih dihelat di Gedung Serbaguna Ratoh Ebhuh, Jalan A Yani, Kecamatan Bangkalan Kota, Senin (29/5/2023) siang, dengan penganaman ekstra ketat. Tak tanggung tanggung, puluhan personel Brimob dikerahkan untuk mengawal pengamanan prosesi pelantikan. Mereka berbaur menyatu dengan personel Polres, TNI, Satpol-PP dan Dishub, di beberapa tittik lokasi seputar Gedung Ratoh Ebhuh. Aparat gabungan itu antara lain dikonsentrasikan di ruas Jalan A Yani, Panglima Sudirman, Sultan Abdul Kadirun, Kartini, Mayjen Sungkono dan Jalan Letnan Abdullah. Juga diposisikan depan, sisi kanan dan sisi kiri gedung. Beberapa hari sebelum pelantikan, Kasihumas Polres, Ipda Risna Wajayati, aktif menebar banner melalui jejaring medsos. Materi pesannya berisi imbauan agar para kades terpilih tidak membawa massa simpatisan mereka dalam jumlah besar. Larangan untuk tidak membawa saja dan senpi juga diviralkan. Tujuannya, agar prosesi pelantikan 146 Kades terpilih, bergulir khikmad, tertib, aman dan lancar. Tidak ternoda oleh intrik gangguan kamtibmas apapun. "Alhamdulillah, kita semua bersyukur, proses pelatikan 146 Kades terpiilih di Gedung Ratoh Ebhuh, berlajan tertib, lancar dan aman," ungkap AKBP Febri. Tidak ada potensi gangguan kamtibmas apapun. Apa lagi kericuhan. Di sisi lain, Plt Bupati H Mohni, dalam arahannya di hadapan para kades terpilih, menekankan agar  merela  usai dilantik bisa mengaplikasikan manajemen sistem pemerintahan desa sebaik mungkin. "Setelah pilkades, semua kades terpilih, harus merangkul semua rakyat di pedesaan tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi gesekan apapun," tandas H Mohni. Selain itu, para kades teripilih, harus mulai fokus pada pembangunan berbasis kesejahteraan rakyat, demi kemajuan di desa masing-masing. Gunakan pasokan dana desa (DD) sebaik mungkin untuk memacu pembangunan sesuai aspirasi dan harapan rakyat. “Agar tak salah arah, konsultasiikan pengunanaan dana desa dengan pendamping atau konsultan, termasuk OPD terkait baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten," pungkas H Mohni. (ras).

Sumber: