Harga Migor Meroket, Dewan Dorong Pemkot Kerja Sama dengan Produsen

Surabaya, memorandum.co.id - Masyarakat Surabaya rela antre panjang untuk mendapatkan minyak goreng (migor) curah dengan harga subsidi Rp 14.000 per liter. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan migor dengan harga murah keinginan yang tak dapat dibendung, sekaligus menjadi harapan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Terlebih dengan pernyataan ketua umum PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, yang meminta masyarakat tak perlu risau dengan harga tinggi migor. Sebab selain digoreng, ada banyak cara untuk membuat makanan. Di antaranya bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus. “Semua orang memang memiliki perspektif masing-masing, namun tidak semua masakan itu bisa direbus. Misalnya kerupuk. Itu kan harus digoreng. Kalau kerupuk direbus, satu Indonesia bisa repot,” ujarnya, Rabu (23/3/2022). Menurut Mahfudz, bahan pokok migor harus tetap ada. Masih banyak yang membutuhkan. “Kalau tidak ada yang butuh, tidak mungkin seheboh ini,” tandasnya. Untuk itu, menghadapi kenaikan harga migor kemasan yang tak lagi bersubsidi ini, Mahfudz mendorong Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya agar menjalin kerja sama dengan produsen. Meski pihaknya tak memungkiri bahwa penanganan tak bisa dilakukan secara parsial, namun siasat tersebut sangat berguna. “Masalah ini mencakup seluruh Indonesia, sehingga penanganan tak bisa dilakukan secara parsial. Paling tidak pemkot itu membuat kerja sama secara jangka panjang dengan produsen migor, bagaimana supaya harga bisa flat tidak fluktuatif,” ucap politisi PKB ini. Mahfudz menjelaskan, di wilayah teritorial Kota Surabaya terdapat empat sampai enam produsen migor. Kerja sama dinilainya sangat mungkin dilakukan. Tak hanya migor saja, dia juga mendorong ada kerja sama dengan produsen telur, gula, cabai, daging dan sebagainya. Hal ini sebagai upaya untuk menstabilkan harga sembako di masa yang akan datang. “Kerja sama sangat mungkin, dan sangat bisa dilakukan. Ini untuk kemaslahatan masyarakat Surabaya,” cetusnya. Politisi muda ini juga memberikan satu catatan terkait kondisi migor secara nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah tak bisa melawan gejolak pasar. Terbukti, saat harga eceran tertinggi (HET) dilepas, minyak melimpah namun dengan harga yang melambung. Sehingga dia mendorong pemerintah untuk tak hanya mengatur harga, namun juga harus membangun regulasi baru terkait harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) atau bahan mentah produksi migor. “Saya tidak tahu persis apakah ada permainan atau tidak, tapi faktanya produsen memang menahan stok migor supaya tidak ada di pasaran. Karena mereka beranggapan dengan harga segitu mereka akan rugi," tandasnya. "Maka dari itu, pemerintah jangan hanya memberi solusi harga harus sekian, itu tidak bisa, mereka juga harus memberikan solusi dengan sebuah regulasi kepada produsen minyak untuk mendapatkan bahan baku minyak dengan harga yang selaras,” tuntas Wakil Ketua Fraksi PKB ini. (bin)

Sumber: