DPRD Surabaya: Kita Dorong Kenaikan Honor Ketua RT, RW, dan LPMK se-Surabaya Lebih dari Rp 2 Juta
![DPRD Surabaya: Kita Dorong Kenaikan Honor Ketua RT, RW, dan LPMK se-Surabaya Lebih dari Rp 2 Juta](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Program yang digagas oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan menaikkan dana operasional bagi ketua RT, RW, dan LPMK se-Surabaya, memantik beragam reaksi dari anggota legislatif. Ada yang pro dan kontra. Salah satunya seperti yang diutarakan Arif Fathoni, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Golkar. Dia menyebut, program itu patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. "Saya pikir itu kebijakan yang patut diapresiasi. Meskipun kita tahu bahwa menjadi ketua RT, RW, dan LPMK itu sebuah pengabdian terhadap masyarakat. Untuk itu, pengabdian itu perlu diapresiasi oleh pemerintah kota," ulas Fathoni yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Minggu (11/4/2021). Bahkan saking mendukungnya, Fathoni berujar bila perlu angka dana operasional untuk RT, RW, LPMK yang sudah naik 100 persen dan kini berada di kisaran Rp 1 juta bisa lebih naik lagi menjadi Rp 2 juta ke atas. "Kenaikan honorarium itu kita dukung sepenuhnya. Bahkan, kita mendorong setidaknya bisa sampai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan," ungkapnya. Sementara itu, saat disinggung terkait kenaikan dana operasional yang sudah disahkan oleh eksekutif namun belum sempat dibahas dengan legislatif, sehingga besaran yang digedok pada saat APBD 2021 masih skema yang lama. Fathoni menyebut akan digelar PAK lebih awal. "Saya menduga, bahwa kenaikan itu akan dibahas dalam APBD perubahan (PAK, red) yang Insya Allah akan digelar bulan ini. Untuk itu, saya harap April ini sudah ada pembahasan awal," paparnya. Program itu pun oleh Fathoni sudah diterawang bahwa ke depan Eri Cahyadi barang tentu akan memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi-misi pada saat kampanye lalu. "Karena kan visi-misi yang dipaparkan pada pilkada kemarin sudah harus dituangkan dalam RPJMD selambat-lambatnya dalam 6 bulan. Makanya kami berharap PAK digelar lebih cepat lebih baik," jelasnya. Selain itu, Fathoni menambahkan, dewan akan mendorong pada saat PAK nanti, bahwa besaran yang naik tidak hanya di angka Rp 1 juta tetapi bisa Rp 2 juta ke atas. Menurutnya, itu sebagai wujud penghargaan pemerintah kota terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang telah berkontribusi dalam penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan. "Karena suksesnya Kampung Tangguh Semeru itu berkat peran dari RT, RW, dan LPMK se-Surabaya. Untuk itu kita mendorong agar diapresiasi. Sehingga kenaikan honorarium itu bisa digunakan sebagai pengganti biaya operasional Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPMK yang tiada lelah melayani masyarakat di Kota Surabaya," pungkas Arif Fathoni. (mg-3/fer)
Sumber: